Pansus II DPRD Sumsel Desak Evaluasi Serapan Anggaran dan Perencanaan OPD

SuaraIndo.id – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sumatera Selatan menyoroti serius rendahnya optimalisasi serapan anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Dewan menilai, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program dan pengelolaan anggaran tidak bisa lagi ditunda.

Juru Bicara Pansus II, Andi Rizkiansyah, menyampaikan bahwa secara umum kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya mitra kerja Pansus II, sudah tergolong cukup baik dan selaras dengan visi serta misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Namun demikian, ia menegaskan capaian tersebut belum maksimal tanpa dukungan penguatan anggaran di sektor-sektor strategis.

“Diperlukan dukungan lebih lanjut dari kepala daerah, terutama dalam penguatan anggaran,” tegasnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumsel, Senin (20/4/2026).

Pansus II menilai sektor perekonomian harus menjadi prioritas utama karena berperan penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sektor tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang memadai agar program dapat berjalan optimal.

Meski demikian, dewan juga mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi anggaran yang tetap terukur, tanpa mengorbankan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sorotan lain Pansus II tertuju pada lemahnya perencanaan program di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran serta tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).

“Perencanaan harus lebih presisi. Kalau dari awal sudah lemah, pelaksanaannya pasti tidak maksimal,” ujar Andi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pansus II merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di sejumlah dinas guna memastikan efektivitas dan peningkatan kinerja anggaran ke depan. ***