‎Dandim 1615/Lotim: 127 Titik Pembangunan KDMP, Tiga Lokasi Sudah Rampung 100 Persen

SUARAINDO.ID ------ Komandan Kodim 1615/Lotim, Eky Anderson, menyampaikan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencapai 127 titik dari total rencana 254 titik. ‎ ‎Dari jumlah tersebut, tiga lokasi dinyatakan selesai 100 persen, yakni di Desa Bagik Payung, Lendang Nangka, dan Suralaga. ‎ Ketiga titik tersebut, kata Dandim, telah dinyatakan “clear” dan pada pekan ini dijadwalkan menjalani verifikasi oleh tim Agrinas sebelum diserahkan secara resmi. ‎ ‎Minggu ini akan bertambah lima titik lagi yang selesai. ‎ ‎"Tiga titik sudah clear dan hari ini diverifikasi oleh tim Agrinas. Setelah diresmikan, baru operasional berjalan,” ujar Dandim. ‎ ‎Peresmian operasional KDMP direncanakan pada 1 Agustus 2026, dan akan dihadiri langsung oleh Presiden. Usai peresmian, fasilitas tersebut akan langsung difungsikan sebagai pusat komersial desa untuk kebutuhan sembako masyarakat. ‎ ‎Menurut Dandim, keterlambatan pengerjaan bukan disebabkan persoalan anggaran, melainkan pemenuhan kriteria lahan yang cukup ketat. Beberapa syarat lokasi yang harus dipenuhi antara lain: ‎ Luas lahan minimal 1.000 meter persegi, Berada di lingkungan strategis, dan dikelilingi permukiman warga, Tanah harus milik pemerintah/desa/negara, bukan milik pribadi, Tidak memerlukan pekerjaan cut and fill (uruk atau timbun), hingga Menjangkau sedikitnya 500 kepala keluarga ‎ ‎“Ini akan menjadi pusat belanja sembako, jadi tidak mungkin dibangun di atas bukit atau di tengah sawah. Harus strategis dan dekat permukiman,” jelasnya. ‎ ‎Dari 254 desa di Lombok Timur, baru 127 desa yang memenuhi kesesuaian lahan. Sisanya masih menghadapi persoalan administrasi dan legalitas aset tanah. ‎ ‎Permasalahan lain yang banyak ditemui adalah letak tanah des, yang berada di wilayah desa lain akibat proses pemekaran wilayah di masa lalu. ‎ Solusinya harus melalui mekanisme tukar guling atau pembelian lahan oleh pemerintah daerah untuk kemudian dijadikan aset desa. ‎ ‎Namun, proses tersebut membutuhkan jasa penaksir (appraiser) dengan biaya sedikitnya Rp60 juta per lokasi, sementara belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan tersebut. ‎ ‎“Ini yang jadi kendala, siapa yang membayar biaya appraisal. Desa tidak punya anggaran untuk itu. Perlu regulasi agar bisa difasilitasi,” tegasnya. ‎ ‎Dandim menyebut, untuk wilayah Provinsi NTB, capaian Lombok Timur menjadi yang tertinggi dalam progres pembangunan KDMP. ‎ ‎“Di NTB, Lombok Timur paling banyak progresnya, sudah 127 titik,” ujarnya. ‎ ‎Selain persoalan lahan, kenaikan harga material bangunan juga menjadi tantangan. ‎ Lonjakan paling signifikan terjadi pada harga besi yang dipasok dari luar daerah seperti Jawa dan Surabaya. ‎ ‎Hal ini dipicu oleh pembangunan serentak sekitar 81.000 titik KDMP di seluruh Indonesia, yang menyebabkan permintaan material melonjak tajam. ‎ ‎“Harga besi naik sampai sekitar 30 persen. Karena seluruh Indonesia membangun di waktu yang sama, suplai tersedot ke sana,” pungkasnya.