Kadis Dikbud Lotim: Rp14 Miliar APBD untuk Rehab Sekolah, 152 Unit Rusak Butuh Penanganan Berkelanjutan

SUARAINDO.ID ------ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp14 miliar dari APBD untuk perbaikan dan rehabilitasi sekolah pada tahun ini. ‎ ‎Lokasi sekolah yang akan ditangani, telah ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan paling berat. ‎ ‎Selain dari APBD, upaya revitalisasi juga didukung lembaga nonpemerintah. Tahun ini, Happy Hearts Indonesia bersama mitra dari Australia merevitalisasi 12 satuan pendidikan. ‎ ‎Enam sekolah telah dituntaskan pada semester pertama, sementara enam lainnya dikerjakan pada semester kedua. ‎ ‎Menurut Nurul Wathoni, tantangan utama di Lombok Timur adalah tingginya jumlah sekolah rusak yang mencapai 152 unit. ‎ ‎Kerusakan banyak terjadi di wilayah pesisir, seperti sepanjang Labuhan Haji hingga Jerowaru, terutama pada bangunan dengan konstruksi rangka baja yang rentan korosi. ‎ ‎“Sekolah itu terus berproses. Tahun ini diperbaiki, tahun berikutnya bisa muncul kerusakan baru. Apalagi di kawasan pantai, rangka baja cepat sekali mengalami kerusakan,” ujarnya. ‎ ‎Ke depan, Kementerian mempertimbangkan alternatif konstruksi yang lebih tahan lama untuk wilayah pesisir. ‎ ‎Dinas memprioritaskan sekolah dengan kategori rusak berat, termasuk bangunan yang nyaris roboh. ‎ ‎Sementara untuk tingkat SMP, rata-rata masih dalam kondisi cukup baik dan masuk kategori rehabilitasi ringan hingga sedang. ‎ ‎Nurul Wathoni menegaskan tidak mungkin seluruh 152 sekolah tertangani dalam satu tahun anggaran. ‎ ‎Jika program berjalan rutin dan berkelanjutan, penanganan diperkirakan dapat tuntas dalam tiga tahun. ‎ ‎Salah satu kendala utama adalah legalitas aset. Sejumlah sekolah belum memiliki sertifikat tanah atas nama sekolah, yang menjadi syarat penting untuk mendapatkan program revitalisasi dari pusat. ‎ ‎“Kami masih berkoordinasi dengan bidang aset untuk mendata sekolah-sekolah yang belum memiliki sertifikat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” katanya. ‎ ‎Nurul Wathoni menekankan, pentingnya peran kepala sekolah dan operator dalam memperbarui data sarana prasarana di Dapodik. Pembaruan data menjadi syarat untuk memperoleh berbagai bantuan, termasuk program digitalisasi sekolah. ‎ ‎Sejak 13 Mei, sekolah diminta memperbarui data untuk mendapatkan paket bantuan digital berupa laptop, televisi digital, dan akses internet. ‎ ‎Bantuan ini bersifat swakelola dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di pusat, sehingga barang dikirim langsung ke sekolah. ‎ ‎Tahun 2026, kuota bantuan digitalisasi untuk Lombok Timur menyasar 286 SD. Sebelumnya, bantuan serupa telah banyak diterima TK dan PKBM. ‎ ‎“Digitalisasi ini sangat membantu proses pembelajaran, apalagi untuk pelaksanaan TKA yang wajib menggunakan perangkat laptop,” ujarnya.