Tiga Dekade Otonomi Daerah: Antara Retorika atau Prestasi?

SUARAINDO.ID ------- Tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia kembali menjadi bahan refleksi. ‎ ‎Di Kabupaten Lombok Timur, tema ini mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Jurnalist Lomboo Timur (FJLT), menyoroti apakah otonomi daerah selama ini hanya sebatas retorika, atau benar-benar melahirkan prestasi nyata bagi masyarakat. ‎ ‎Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taufiq, menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar hak dan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah, melainkan juga kewajiban untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, dan berbasis kearifan lokal. ‎ ‎Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi mendelegasikan kewenangan kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Dalam konteks inilah, otonomi daerah berjalan melalui strategi sinkronisasi dan linearitas program pusat dan daerah. ‎ ‎“Otonomi daerah itu bukan tujuan, tetapi instrumen. Instrumen untuk meningkatkan pelayanan, kesehatan masyarakat, dan mengakomodir kebutuhan lokal,” ujarnya. ‎ Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi ‎ ‎Juaini menilai keberhasilan otonomi daerah di Lombok Timur dapat dilihat dari indikator ekonomi riil, terutama dari meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat pada 2025 dibandingkan 2024. ‎ ‎Ia mencontohkan masuknya berbagai program pemerintah pusat seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, hingga program sektoral lain yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal. ‎ ‎Perhitungannya, jika satu dapur MBG membelanjakan sekitar Rp50 juta per hari, dan terdapat lebih dari 200 dapur yang beroperasi, maka dalam setahun uang yang beredar di masyarakat bisa mencapai triliunan rupiah. ‎ ‎“Belum lagi program lain seperti pembangunan fasilitas kesehatan, kampung nelayan, dan program provinsi. Artinya, strategi pemerintah daerah dalam menyinergikan program pusat dan daerah berhasil mendatangkan banyak uang ke Lombok Timur,” jelasnya. ‎ ‎Struktur APBD dan Tantangan Belanja Pegawai ‎ ‎Juaini juga menyoroti struktur APBD Lombok Timur yang masih didominasi belanja pegawai sekitar 36 persen dari total anggaran sekitar Rp3 triliun. Artinya, hampir Rp1 triliun habis untuk belanja aparatur. ‎ ‎Sementara belanja modal yang langsung menyentuh pembangunan fisik dan pelayanan publik diperkirakan hanya sekitar Rp300 miliar. ‎ ‎“Di sinilah pentingnya sinergi dengan program pusat. Karena kemampuan fiskal daerah terbatas, maka program pusat menjadi pengungkit ekonomi daerah,” katanya. ‎ ‎Pertanian Tetap Jadi Penopang ‎ ‎Ia menambahkan, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi Lombok Timur dengan kontribusi sekitar 26,7 persen terhadap PDRB. Dukungan subsidi pupuk, penyerapan hasil tani oleh program MBG, serta meningkatnya nilai tukar petani disebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ‎ ‎Konsumsi Energi dan Tren Umrah ‎ ‎Berdasarkan data statistik yang ia rujuk, tiga sektor pembentuk ekonomi terbesar di Lombok Timur saat ini adalah industri pengolahan (termasuk kuliner dan restoran), konsumsi gas dan listrik, serta peningkatan jumlah jamaah umrah. ‎ ‎Menurutnya, peningkatan signifikan jamaah umrah pada 2025 dibandingkan 2024 menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat, yang dalam teori ekonomi tercermin dari besarnya pengeluaran rumah tangga. ‎ ‎Pertumbuhan Disertai Pemerataan ‎ ‎Juaini juga menyinggung soal ketimpangan ekonomi. Ia menyebut Indeks Gini Lombok Timur berada di angka sekitar 0,326, relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain. ‎ ‎Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur tidak hanya tinggi, tetapi juga relatif merata. ‎ ‎“Yang ideal dalam teori ekonomi itu adalah pertumbuhan dengan pemerataan. Dan itu yang sedang kita capai di Lombok Timur,” tutupnya. ‎ ‎Refleksi 30 tahun otonomi daerah ini, kata Juaini, menjadi momentum untuk melihat bahwa keberhasilan daerah bukan semata dari besarnya kewenangan, tetapi dari kecerdikan strategi mengelola dan menyinergikan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat.