Lombok Timur Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional

SUARAINDO.ID ------ Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026. ‎ ‎Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik. ‎ ‎Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan menegaskan, bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‎ ‎Menurut Ahyan, Lombok Timur saat ini memiliki lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan berbagai program bantuan sosial lainnya. ‎ ‎Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembaruan data yang belum optimal, keterlambatan penyaluran, hingga masih terjadinya salah sasaran penerima bantuan. ‎ ‎“Digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos sejalan dengan visi Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART), dengan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pelayanan publik,” ujar Ahyan. ‎ ‎Melalui sistem baru tersebut, masyarakat yang telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mendaftarkan diri secara mandiri beserta anggota keluarganya melalui aplikasi yang disediakan. ‎ ‎Sementara bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui Agen Perlinsos yang telah ditunjuk. ‎ ‎Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran pendataan. ‎ ‎Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam sistem baru tersebut. ‎ ‎Sistem akan melakukan verifikasi biometrik melalui pencocokan wajah pemohon dengan data yang tersimpan dalam database kependudukan. ‎ ‎Apabila data dinyatakan sesuai, sistem secara otomatis menampilkan data keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan. ‎ ‎Menurut Samuel, penerapan teknologi digital dan biometrik dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan sasaran bantuan sosial yang selama ini masih cukup tinggi. ‎ ‎“Dari total alokasi bantuan sosial nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih terdapat sekitar 45 persen yang tidak tepat sasaran. Dengan sistem digitalisasi ini, diharapkan tingkat "inclusion error" dan "exclusion error" dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya di bawah 10 persen,” katanya. ‎ ‎Meski demikian, selama masa uji coba berlangsung, mekanisme yang selama ini digunakan tetap dipertahankan. Sistem lama melalui aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping PKH, serta Agen Perlinsos masih akan berjalan berdampingan dengan sistem digital yang baru. ‎ ‎Hasil uji coba tersebut ditargetkan mulai digunakan dalam penetapan penerima bantuan sosial paling cepat pada Triwulan IV tahun 2026 dan paling lambat Triwulan I tahun 2027. ‎ ‎Penentuan kelayakan penerima bantuan tetap mengacu pada berbagai sumber data yang terintegrasi, di antaranya skor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan Dukcapil, data kepemilikan aset dan kendaraan, serta sejumlah parameter lainnya. ‎ ‎Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengatakan perluasan uji coba ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus menguji penerimaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran mandiri. ‎ ‎Selain itu, uji coba juga ditujukan untuk mengukur kesiapan komponen digital publik, seperti identitas digital dan sistem pertukaran data, serta mempersiapkan tata kelola digitalisasi bansos sebelum diterapkan secara nasional. ‎ ‎Kegiatan sosialisasi berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, kegiatan diikuti sekitar 349 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala OPD, forum kewilayahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hari kedua diisi dengan kegiatan *Training of Trainer* (ToT) bagi Agen Perlinsos yang diikuti sekitar 401 peserta, terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehabilitasi sosial, forum kewilayahan, serta SDM Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. ‎ ‎Melalui uji coba Portal Perlinsos ini, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi percontohan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.