SUARAINDO.ID ——– Kabupaten Lombok Timur menempati peringkat ke-4 skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) hingga 7 Desember 2024 untuk capaian tahun 2025.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta seluruh jajaran tidak cepat puas, mengingat posisi tersebut masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Faktor utama yang memengaruhi capaian MCSP adalah kualitas perencanaan.
“Kalau saya lihat dari peringkat kita ini, ini disebabkan oleh perencanaan kita yang tidak matang,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Kabupaten Lombok Timur, senin 8 Desember 2025.
Bupati meminta agar penyusunan perencanaan dilakukan lebih cermat dan diiringi percepatan penyelesaian dokumen anggaran.
Kualitas pelaksanaan harus tetap menjadi perhatian utama.
“Perencanaan yang mantap harus kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai perencanaannya bagus tapi pelaksanaannya tidak karuan,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan percepatan realisasi anggaran, termasuk anggaran UMKM yang mencapai lebih dari Rp20 miliar.
Bupati menegaskan agar tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
“Tidak boleh ada Silpa. Karena kalau kita punya Silpa ini artinya kita tidak bisa belanja, apalagi mendatangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, mengungkapkan, korupsi umumnya bermula dari proses perencanaan atau unit layanan pengadaan (ULP).
Pencegahan harus diperkuat dengan pembangunan sistem data dan informasi yang terintegrasi, menutup titik rawan, serta mengawal pelaksanaan kebijakan.
Dian menyatakan, kesiapan KPK membantu pemerintah daerah terkait berbagai isu strategis, termasuk penataan tambak dan aset daerah.
Selain mendorong kemandirian Pemda, ia meminta agar ego sektoral dilepaskan, terutama terkait pokok pikiran anggota dewan agar program tetap selaras dengan RPJMD.
Dian menekankan pentingnya percepatan belanja modal dan peningkatan kapasitas pegawai.
