SUARAINDO.ID —— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian, di Mataram, senin 8 Desember 2025.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mengusung tema “ASN Profesional untuk NTB Makmur Mendunia”, kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi, profesionalisme, dan meritokrasi dalam pembangunan sumber daya manusia.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, komitmennya terhadap penerapan meritokrasi dalam penataan ASN.
Pengisian jabatan harus berbasis pada kinerja dan potensi, bukan pertimbangan politik.
“Berkompetisi melalui kinerja, bukan politik. Alhamdulillah, kita sedang berada dalam proses manajemen talenta,” ujar Gubernur.
Seluruh kabupaten/kota di NTB segera mengimplementasikan sistem tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar setiap ASN memiliki peluang yang sama dalam pengembangan karier.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam paparannya menekankan bahwa Manajemen Talenta ASN merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan visi pembangunan, baik nasional maupun daerah.
Dijatakan, ASN harus mampu menerjemahkan visi politik kepala daerah menjadi program teknokratik yang terukur.
“Manajemen talenta mencari ASN dengan potensi dan kinerja tinggi sesuai kebutuhan jabatan strategis. Kita betul-betul memilih SDM yang cocok,” jelas Zudan.
Reformasi dan transformasi birokrasi BKN bertujuan menjadikan pelayanan publik lebih cepat dan mudah.
Zudan mengajak seluruh ASN untuk fokus berkarya demi masyarakat dan menjadikan ASN sebagai satu barisan yang solid dalam membangun bangsa.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur bersama pimpinan daerah lainnya menandatangani komitmen bersama dalam rangka Akselerasi Pembangunan Manajemen Talenta di instansi wilayah kerja Kantor Regional X BKN.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Perjanjian Hibah Barang antara Kepala BKN RI dan Gubernur NTB, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dari BKN kepada Pemprov NTB sebagai dukungan terhadap peningkatan infrastruktur kepegawaian di daerah.
