SUARAINDO.ID —— Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadi Wijaya, mengatakan tahun ini Lotim menerima alokasi dana sebesar Rp95 miliar dari pemerintah pusat untuk program revitalisasi sekolah.
Dana tersebut merupakan bagian dari perubahan pola pengelolaan keuangan, dan pembangunan di sektor pendidikan.
Wabup menjelaskan, saat ini kewenangan pendanaan sarana, dan prasarana pendidikan sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat.
Dana tersebut kemudian disalurkan kembali ke daerah dalam bentuk program tertentu, salah satunya revitalisasi sekolah.
“Dana pemerintah daerah sekarang ditarik ke pusat, lalu diturunkan kembali oleh pusat. Salah satunya dalam bentuk revitalisasi sekolah. Tahun ini Lombok Timur mendapatkan sekitar Rp95 miliar,” ujar Wabup saat dikonfirmasi SUARAINDO.ID di Gili Lampu, Kecamatan Sambelia, 13 Desember 2025.
Dana revitalisasi tersebut tidak melalui proses panjang di pemerintah daerah, melainkan langsung masuk ke kas sekolah.
Pemerintah pusat juga telah membuka aplikasi khusus, yang memungkinkan sekolah mendaftarkan diri sebagai penerima program revitalisasi.
“Dananya sudah langsung masuk ke kas sekolah-sekolah. Sekarang juga sudah dibuka aplikasi, sekolah bisa mendaftarkan dirinya sendiri khusus untuk program revitalisasi,” katanya.
Menurut Wabup, sistem ini menunjukkan adanya perubahan pola pembangunan, dan pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin transparan dan berbasis data.
Oleh karena itu, Wabup menekankan pentingnya peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di setiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi secara rutin kepada sekolah-sekolah.
“UPT Dikbud di masing-masing kecamatan harus rutin melakukan sosialisasi dan kampanye ke sekolah-sekolah, agar mereka menyampaikan data yang sebenarnya, data yang faktual,” tegasnya.
Wabup mengingatkan, agar sekolah tidak memanipulasi data, demi meningkatkan penilaian atau peringkat.
”Menyembunyikan data justru merugikan sekolah itu sendiri,” pungkasnya.
Kadang data disembunyikan supaya grade naik. Padahal itu tidak menguntungkan sekolah.
”Sampaikan saja data yang faktual, karena pemerintah pusat akan mengarahkan anggaran ke sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
