 |
| Foto : Pedagang Pasar Lagan, Kab. Pesisir Selatan |
Suaraindo.id-Warga Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, mulai mengeluhkan belum jelasnya bantuan bahan pokok baik dari pemkab Pessel maupun dari kenagarian terkait dampak Covid-19 khususnya warga kurang mampu, pekerja informal hingga warga yang dirumahkan.
Salah satu yang dirasakan oleh oleh warga lagan bernama Bima (27). Bima yang juga berprofesi salah satu pedagang ikan asin di pasar lagan, ia beserta pedagang lain masi bertanya – tanya kapan bantuan dampak Covid-19 dijanji – janjikan pemerintah turun.
“Saat ini, rata-rata kami pedagang pasar mengalami penurunan daya beli masyarakat akibat bencana Corona ini. Banyak di antara kami yang menjerit dan mengeluh kenapa belum dapat bantuan sembako dari Pemkab Pessel dan juga kenagarian. Padahal kabarnya kenagarian sudah melakukan pendataan bahkan di beberapa kenagarian di Linggo ada yang sudah mengambil data ke rumah-rumah, namun belum ada kejelasan” Kata Bima.
ia juga menilai hingga saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Beserta perangkat Nagari juga tidak memberikan bantuan seperti masker dan Hand Sanitaizer bentuk pencegahan penyebaran virus Corona itu.
“Hingga saat ini kami juga tidak mendapatkan bantuan bentuk masker atau hand sanitaizer dari pemkab dan pihak perangkat nagari” Ucapnya.
Masyarakat berharap kepada pemerintah pemkab atau perangkat nagarinya memberikan kejelasan bantuan dampak covid-19 yang di janjikan kepada masyaralat untuk cepat di realisasikan mengingat sejumlah masyarakat mengalami dampak ekonomi karena harus menjalani himbauan pemerintah untuk tetap di rumah.
Mengingat sebahagian besar masyarakat di daerah setempat banyak sebagai pekerja harian seperti nelayan, pedagang, dan petani serta buruh harian.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra, Mimi Rianti Zainul, mengatakan, proses pendataan, kini masih terus berlanjut. Jika tidak ada arah melintang, pendataan bakal rampung di penghujung minggu ke 2 April 2020.
“Camat dan wali nagari kini tengah mendata dan memverifikasi soal siapa saja yang bakal dapat bantuan Pengaman Jaring Sosial (JPS) nantinya,” ujar mimi pada awak media di painan beberapa hari lalu.
Lanjutnya, mimi mengucapkan pemerintah kabupaten telah mengirimkan sebanyak 34 ribu data penerima JPS dari APBD Provinsi. Penerima merupakan 15 persen masyarakat terdampak yang ada di luar Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS) Pessel.
“Ya, telah kami kirimkan Jumat sore 10 April 2020. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera cair. Besaranya Rp200 ribu masing-masing keluarga penerima.” Terangnya.
Sementara yang dari APBD Pessel dana tanggap darurat nagari, ia menyampaikan, jumlah keluarga penerima yang ditargetkan sebanyak 31 ribu KK. Mereka adalah yang terdaftar dalam DTKS.
Sedangkan jenis bantuan yang diberikan pada keluarga penerima adalah dalam bentuk uang tunai, namun besaran nominal yang bakal diberikan masih belum dipastikan. Hal itu tergantung dari besaran anggaran yang tersedia. Sebab, pemerintah kabupaten masih menyisir Rp225 miliar APBD terkait refocusing.
“Dari situ nanti kita ambilkan. Nanti juga dari anggaran nagari. Porsi pembagian dengan nagari juga tengah kami hitung,” Jelasnya.
Soal kepastian, tambahnya, pemerintah daerah bakal membicarakannya dengan DPRD pada hari Senin 13 April 2020. Selain pembiayaan, pembicaraan juga terkait dengan kesiapan dan langkah apa saja yang bakal diambil pemerintah daerah. (In)
