Turunkan Stunting, Pemerintah Ganti Biskuit dengan Pangan Lokal

  • Bagikan
Balita yang digendong ibunya memegang makanan tambahan yang mereka terima di Puskesmas Agats, Kabupaten Asmat, Papua. (FotoL Humas Kemenkes)

Suaraindo.id–Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, biasanya diberikan dalam bentuk biskuit. Kesadaran akan pentingnya peran pangan lokal, membuat pemerintah mengubah kebijakan tersebut. Erna Mulati, Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan menyebut, pangan lokal akan menjadi menu bagi ibu dengan kurang energi kronis.

“Jadi tidak lagi makanan pabrikan, tetapi dengan pangan lokal, dan kami terus berkoordinasi dan juga mendapatkan masukan para ahli terkait dengan komposisi dari pangan lokal yang kita harapkan nanti bisa didapatkan di daerah,” kata Erna, dalam sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia, Selasa (22/3).

Menu berbahan pangan lokal itu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di setiap daerah. Pemilihannya didasarkan pada kesadaran, bahwa kebutuhan nutrisi selama kehamilan sangat penting untuk mencegah lahirnya bayi dengan berat badan rendah.

Pemilihan menu berbahan pangan lokal untuk ibu hamil dan Balita, adalah satu dari sembilan intervensi pemerintah untuk menekan angka stunting. Upaya lain yang dilakukan adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja, wanita usia subur dan ibu hamil. Pemerintah memantau kondisi perempuan, sejak mereka masih remaja. Mereka yang terkena anemia, akan diberi perawatan dengan tablet tambah darah. Pemantauan dilakukan hingga mereka hamil.

“Kita harapkan semua ibu hamil bisa mengkonsumsi tablet tambah darah, minimal sembilan puluh tablet dalam satu kehamilannya. Kita sangat berharap agar jangan sampai terjadi anemia ada ibu hamil,” tambah Erna.

Selain ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan anemia, yang juga diperhatikan adalah ibu hamil yang mengalami obesitas. Data menunjukkan, ibu yang obesitas beresiko lebih tinggi melahirkan secara prematur dan membuahkan ketururunan dengan beran badan rendah.

Makanan tambahan bagi ibu hamil yang dibagikan melalui Puskesmas Sedayu II di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. (Foto: Puskesmas Sedayu II)
Makanan tambahan bagi ibu hamil yang dibagikan melalui Puskesmas Sedayu II di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. (Foto: Puskesmas Sedayu II)

Selain itu, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif juga akan ditingkatkan.

“Selama ini angka cakupannya masih sangat rendah. Itulah sebabnya kami di pusat dan dibantu teman-teman dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan upaya peningkatan kapasitas konselor menyusui, minimal satu orang di tiap kecamatan,” kata Erna lagi.

Pengalaman Baik di NTT

Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, memiliki pengalaman baik terkait pemberian pangan lokal bagi ibu hamil dan Balita. Tarsisius Hurmali, direktur yayasan ini kepada VOA mengatakan, dalam setahun terakhir mereka memilih kedelai dan sorgum sebagai menu tambahan. Sorgum adalah satu dari lima bahan pangan lokal utama di NTT.

“Kami sudah bekerja sama dengan tujuh Puskesmas sekarang di Kabupaten Manggarai dan di dalam kegiatan seperti ini, kami juga memberikan suplai susu kedelai dan dan sereal sorgum untuk anak-anak stunting dan ibu-ibu hamil yang lingkar lengan atasnya kurang dari semestinya,” kata Tarsis.

Makanan tambahan itu diberikan secara gratis. Yayasan Ayo Indonesia menerima donasi dari berbagai lembaga untuk menjalankan programnya.

“Itu diberikan selama enam bulan. Satu anak akan mendapat dua kilogram susu kedelai dan satu kilo gram sorgum sebulan. Susu kedelainya, dibuat oleh oleh kader-kader Posyandu yang kami latih. Setelah enam bulan, ada percepatan tinggi badan yang signifikan,” tambah Tarsis.

Karena dinilai berhasil, Yayasan Ayo Indonesia merekomendasikan program ini ke desa-desa dan dinas kesehatan setempat. Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat, dapat digunakan sebagai sumber anggaran.

Program ini penting, karena NTT adalah provinsi tertinggi angka stuntingnya. Kabupaten Manggarai, dimana Yayasan Ayo Indonesia bekerja, mencatatkan angka 43 persen anak stunting. Tarsis menyebut, target pemerintah untuk menekan stunting akan sulit diterapkan di NTT, melihat kondisi lapangan.

Pengukuran tinggi badan di Posyandu yang dilakukan Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, NTT. (Foto: Ayo Indonesia)
Pengukuran tinggi badan di Posyandu yang dilakukan Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, NTT. (Foto: Ayo Indonesia)

Selain pemberian makanan tambahan, lanjutnya, yang juga sangat penting adalah mengubah pola pikir masyarakat. Di lingkungan dimana Tarsis menggelar program misalnya, pesta berbiaya besar biasa digelar masyarakat, tetapi mereka tidak mau menggunakan uangnya untuk menjamin nutrisi bagi ibu hamil dan Balita.

“Pemberian makanan tambahan dan perbaikan sanitasi akan memperbaiki keadaan. Tetapi kalau orang tua dan masyarakat kita belum berubah pikirannya tentang kesehatan dasar, saya pikir itu sulit,” ujarnya.

Yayasan Ayo Indonesia memiliki lebih 200 kader Posyandu di Manggarai. Salah satu programnya adalah pengukuran tinggi badan Balita. Pedoman dari pemerintah, pengukuran dilakukan pada Februari dan Agustus. Namun, kata Tarsis, mereka melakukanya setiap bulan.

Pelatihan kader Posyandu dalam pengurangan stunting oleh Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, NTT. (Foto: Ayo Indonesia)
Pelatihan kader Posyandu dalam pengurangan stunting oleh Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, NTT. (Foto: Ayo Indonesia)

“Pengukuran itu tidak hanya untuk mengetahui perubahan pada anak, tapi juga suatu bentuk penyuluhan ke orang tua. Mereka diingatkan tentang pertumbuhan tinggi anak. Orang tua mungkin sedikit malu melihat anaknya tidak berkembang tingginya,” lanjut Tarsis.

Angka Stunting Turun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyebut, Indonesia cukup mampu menekan angka stunting dalam dua tahun terakhir.

“Angka stunting turun dari 27,6 persen menjadi 24,6. Turun kira-kira 1,7 persen pertahun selama dua tahun covid,” kata Muhadjir, Minggu (20/3), dalam rilis resmi BKKBN.

Upaya penurunan angka stunting juga diperkuat dengan pendataan yang akurat. “Sekarang semua pendamping keluarga di desa-desa, termasuk lurah sudah diberi aplikasi. Sistem yang bisa memberikan laporan secara langsung ke pusat secara real time,” tandasnya.

Upaya penghapusan stunting diarahkan dalam program prioritas di setiap kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus menyusun data setiap kecamatan di wilayahnya. Data kecamatan inilah yang akan dijadikan skala untuk penanganan stunting. Dasarnya, adalah angka absolut dan angka prevalensi di masing-masing provinsi.

Muhadjir menjelaskan, ada provinsi dengan angka prevalensi kecil tetapi penduduknya banyak, sehingga angka absolut menjadi banyak. Namun, ada juga provinsi yang angka prevalensinya tinggi, tapi angka absolutnya kecil karena penduduknya sedikit.

“Ada juga provinsi, yang baik angka absolut maupun angka prevalensi sama-sama tinggi. Satu provinsi yaitu NTT, dan ini tentunya menjadi prioritas,” tambah Muhadjir. [ns/ab]

  • Bagikan