Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Kalbar MoU dengan Pemkab Sekadau

  • Bagikan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penandatangan MoU antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Kalbar dengan Pemkab Sekadau sebagai upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah (suaraindo.id/heri mustari)

Suaraindo.id – Penguatan pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman digunakan untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dan daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik serta penguatan terhadap peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro didampingi Bupati Sekadau, Aron, usai acara penadatanganan nota kesepahaman di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (21/4/2022).

“Suatu hal yang luar biasa pak bupati hadir langsung ke kantor untuk melaksanakan MoU ini,” ujar Imik.

Menurutnya, yang diharapkan dari MoU ini sama-sama bisa membuat kondisi pelaksanaan anggaran di Kabupaten Sekadau makin baik karena di situ ada pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

“Karena ada APBN yang masuk ke sana dan APBD yang berasal dari dana transfer,” jelasnya.

Selama ini kata dia memang sudah berjalan apalagi Pemkab Sekadau sangat diapresiasi dalam pengelolaan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang cepat dalam serapan, namun terpenting adalah mengoptimalkan pelaksanana anggaran ini bukan hanya melaksanakannya saja.

“Bukan hanya komunikasi bagus dan intens saja, tapi kita ingin aliran uang dalam bentuk APBN dan APBD yang masuk ke Kabupaten Sekadau itu berdampak kepada pembangunan, outputnya semakin bagus, ada outcome yang dirasakan masyarakat berdampak pada kesejahteraan,” imbuhnya.

Dia berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekadau bis asemakin bagus, ada kemandirian fiskal yang juga dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar ingin membantu hal tersebut bisa terwujud

“Kemudian kegiatan ekonomi masyarakat dari sector pembiayaan ini juga semakin baik, outputnya berkaulitas dan kami yakin bisa diwujudkan bersama,” imbuhnya.

Imik Eko Putro menyampaikan beberapa hal penting, diantaranya terkait jumlah penduduk di Kabupaten Sekadau yang mencapai angka 212.878 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 39 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2021 kata dia jumlah penduduk usia kerja mencapai 151.238 jiwa. Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja di Sekadau adalah sebesar 71,98 persen.

“Dengan jumlah ini Sekadau memiliki tenaga kerja yang cukup tinggi sebagai modal bagi geraknya roda pembangunan. Namun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sebesar 64,93 masih berada di bawah rata- rata IPM Kalimantan Barat,” jelasnya.

Selama tahun 2021, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 16, realisasi belanja APBN Kabupaten Sekadau sebesar 221,18 miliar atau 97,99 persen dari total pagu sebesar 225,72 miliar. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 95,11 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,88 persen.

“Sampai dengan 14 April 2022, realisasi APBN di Kabupaten Sekadau adalah sebesar 49,71 miliar atau sebesar 18,62 persen dari total pagu 266,92 miliar,” jelasnya.

Sementara, lanjut dia, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sebesar 871,04 miliar atau turun 2,18 persen dari tahun sebelumnya. Pos belanja dan transfer ke daerah turut mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 837,28 miliar rupiah.

Pengelolaan Keuangan Daerah 2021 Surplus

Pada Tahun 2021 Kabupaten Sekadau mengalami surplus APBD sebesar 33,56 miliar dengan jumlah pembiayaan sebesar 25,05 miliar rupiah yang menyebabkan Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA) sebesar 58,61 miliar. Selama 4 tahun terakhir, pendapatan Sekadau fluktuatif dengan penurunan realisasi pada tahun 2021. Total pendapatan APBD Kabupaten Sekadau terdiri atas PAD sebesar 44,97 miliar, pendapatan transfer sebesar 731,99 miliar, dan Pendapatan Lainnya sebesar 94,07 miliar.

Total pendapatan APBD Sekadau tersebut kata dia masih ditopang dari pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. PAD Sekadau pada tahun 2021 sebesar 44,97 miliar mengalami penurunan jika dibandingkan pendapatan asli daerah Tahun 2019 dan 2020. Persentase PAD Sekadau tersebut masih berada pada angka 5,16 persen dari total pendapatan APBD Sekadau pada Tahun 2021. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2018-2021 cenderung fluktuatif.

“Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Sekadau masih cukup tinggi,” tukasnya.

Sementara itu, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 realisasi TKDD di Sekadau cukup bagus dengan selalu menunjukkan peningkatan realisasi. Realisasi TKDD tertinggi 3 tahun terakhir ada pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 758,16 miliar atau 99,5% dari total pagu sebesar 761,94 miliar rupiah.

Menurutnya, pelaksanaan penandatanganan MoU ini sebagai wujud kehadiran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat untuk memperkuat pengelolaan keuangan pusat dan daerah. MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah.

“Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada Pemda melalui laporan Asset Liability Commite bulanan dan kajian fiskal regional,” jelasnya.

Bupati Sekadau, Aron mengucapkan terima kasih atas terlaksananya MoU tersebut, hal itu dalam rangka kerjasama pengelolaan keuangan Kabupaten Sekadau menjadi lebih baik.

“Kami berharap pengelolaan keuangan kita juga semakin baik kedepan terutama dalam rangka dana desa, DAK dan dana transfer lainnya,” kata dia.

Dengan MoU ini menurut Aron, semakin memperkuat jalinan kerjasama dalam rangka pertukaran informasi terkait pengelolaan keuangan.

“Kami berharap Ditjen Perbendaharaan Kalbar dapat menjembatani kami di daerah dalam mendapatkan konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehinga bisa lebih transparan,” ujarnya.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan secara langsung oleh jajaran Pimpinan OPD lingkup Sekadau serta dihadiri oleh Perwakilan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Barat, Perwakilan Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Barat, kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak, dan kepala KPPN Pontianak yang menunjukkan semangat Kemenkeu Satu dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.

  • Bagikan