Suaraindo.id – Mendukung pengembangan ekonomi perbatasan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalbar meneken Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) terkait Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Tujuan dari adanya MoU tersebut adalah untuk memanfaatkan data dan informasi bersama serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujar Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, Selasa (7/6/2022) di Putussibau.
Pelaksanaan penandatanganan MoU ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kapuas Hulu dihadiri langsung Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro dan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H, juga perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kapuas Hulu serta Kepala KPPN Putussibau, KP2KP Putussibau, dan KPPBC TMP C Nanga Badau sebagai wakil dari kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Kapuas Hulu.
“Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk mendukung dan mendorong peran fiskal daerah guna peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan,” ujar Imik.
Pelaksanaan penandatanganan MoU ini kata Imik juga merupakan wujud kehadiran langsung Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat untuk memperkuat pengelolaan keuangan.
“MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah,” jelasnya.
Selanjutnya, kata dia, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada Pemda melalui Laporan Asset Liability Commite (ALCo) dan Kajian Fiskal Regional.
Pelaksanaan MoU ini jelas Imik ditujukan agar pengelolaan keuangan negara di daerah semakin baik dan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang terpercaya. Dari kinerja pelaksanaan APBN dan APBD di Kab. Kapuas Hulu, penyaluran pembiayaan KUR dan UMi, serta potensi dan sektor unggulan dapat dioptimalkan di Kapuas Hulu baik melalui obyek wisata alam yang sudah ada maupun melalui komoditas ekspor Kapuas Hulu seperti ikan arwana, madu kelulut, dan daun kratom.
Dan sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dan sektor potensial tersebut, Imik mengatakan bahwa Kanwil DJPb Kalbar telah mencanangkan program SeIBU (SEmua Ikut Bantu UMKM) dan program SeBaPaK (Semua Bantu Pariwisata Kalbar).
Dia berharap. dengan adanya MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah semakin menuju kearah perbaikan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang terpercaya.
Lebih lanjut dijelaskan Imik, Kapuas Hulu memilki banyak potensi sehingga perlu dorongan dan perhatian khusus melalui peran fiskal pusat dan daerah agar potensi yang ada dapat lebih dioptimalkan,
“Terlebih dengan posisi Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian,” ucapnya.
