Suaraindo.id – Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan di segala sektor kehidupan sangatlah besar, saran, pendapat serta aspirasi warga terus bertambah dan berkembang sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan, oleh sebab itu di perlukan anggaran yang tepat dan diharapkan bisa terealisasi segera, kendati demikian tidak semua bisa dilakukan sekaligus, bisa bertahap dan bisa juga memakai skala prioritas,hal ini lah yang diperjuangkan oleh anggota dewan agar pihak pemerintah Kota bisa mealokasikan anggaran sesuai hasil reses.
Dalam rapat paripurna yang lalu, DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah sama-sama melakukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) untuk tahun 2023. Langkah pembahasan mulai dari tingkat komisi dan paripurna, sudah dilakukan.
Dan pada paripurna ke 12 kemarin, pada saat Wali Kota menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi pendukung DPRD, diketahui jika pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang akan terakomodir dalam RAPBD tahun 2023 hanya sebesar 8 persen daeri 125 usulan, dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,7 miliar.
Hampir seluruh fraksi sepakat untuk mempertanyakan kembali hal tersebut kepada Pemerintah Kota, dimana pokir yang pada dasarnya adalah hasil reses dari serapan aspirasi masyarakat, persentase terakomodirnya begitu kecil.
“Yang namanya pokir sudah disampaikan dalam paripurna sebagai hasil final dari reses yang rutin kami lakukan di setiap masa sidang. Nah sekarang pokir kan sudah disampaikan kepada Pemko. Kalau sudah masuk, kini giliran Pemko harus mengakomodir apa aja udah kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam pokir. Apa sudah maksimal atau belum,” ungkap Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto saat ditemui Rabu (23/11/2022)
Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, pokir-pokir hasil reses aspirasi masyarakat tersebut adalah program DPRD yang dimasukan pada program pembangunan daerah melalui Bappedalitbang. Selanjutnya tambah Sigit, dicek lagi dalam pembahasan RAPBD apakah betul pokir-pokir yang pihaknya sampaikan sudah masuk dalam program pembangunan di tahun mendatang.
“Ternyata yang masuk hanya 8 persen saja. Saya rasa ini persentasenya sangat kecil, bahkan anggaran sebesar Rp 1,7 milyar juga teman-teman yang lain berpendapat masih sangat sedikit. Makanya kami akan melanjutkannya pada rapat pembahasan di tingkat komisi lagi sesuai bidangnya, kenapa banyak sekali usulan kami yang tidak masuk. Kami perdalam lagi,” beber Sigit.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah telah menjawab berbagai pertanyaan, masukan, usulan dan kritik terkait dengan RAPBD tahun 2023. Salah satu poin yang disampaikan ialah persentase terakomodirnya pokir DPRD dalam RAPBD tahun 2023 adalah sebesar 8 persen dari 125 usulan. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp 1,7 milyar yang terdiri dari berbagai sektor.
Pertama ialah pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk program pengembangan daya saing keolahragaan, lalu pada Dinas Pendidikan untuk pembinaan sekolah dasar, Dinas PUPR untuk peningkatan jalan lingkungan dan masih banyak dinas lainnya.
