Suaraindo.id- Mencari jalan keluar terkait permasalahan pembangunan tol Padang – Pekanbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota dan OPD terkait di Istana Gubernuran, Kamis (5/1/2023).
Selain mendapatkan keberatan dari sejumlah masyarakat seperti di lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, Pembangunan Tol Padang – Pekanbaru akan semakin rumit, Karena perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyrakat di 5 Nagari di Kab. 50 Kota tersebut,” Ucap Gubernur Sumbar, Mahyeldi.
Berdasarkan paparan Bupati Limapuluh Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra, Bahwa dari lima nagari tersebut yang keberatan, Saat ini tersisa dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol tersebut.
“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” Ucap Widya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.
Sementara itu, Pemprov Sumbar optimis bahwa masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik untuk dampak yang baik untuk masyarakat.
