suaraindo.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) pada Rabu (17/04/2024). Rapat berlangsung di Kantor Ditjen SPPR, Jakarta.
Rapat ini membahas soal target Kementerian ATR/BPN dalam merealisasikan capaian program enam bulan ke depan. “Kita ingin meyakinkan bahwa segala tugas yang menjadi tanggung jawab kita bisa diselesaikan. Sesuai dengan targetnya,” jelas Menteri AHY.
Salah satu target prioritas Kementerian ATR/BPN adalah terwujudnya 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia. Menteri AHY sendiri optimis bahwa target tersebut bisa tercapai hingga Oktober 2024 mendatang. “Secara khusus kita bicara bagaimana mencapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap. Semangatnya adalah bagaimana kalau semakin banyak Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia ini, di mana bidang-bidang tanah itu terpetakan,” tuturnya.
Menteri AHY berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN tapi juga memiliki dampak baik untuk pemerintah dan masyarakat. “Harapannya, _no gap no overlap_ jadi spirit. Sehingga, membantu pemerintah daerah dan membantu masyarakat termasuk dunia usaha untuk bisa bukan hanya buat kehidupan tapi juga berinvestasi untuk bisa punya bisnis dan usaha yang lebih jelas lagi,” ungkapnya.
Dengan Kota/Kabupaten Lengkap ini Kementerian ATR/BPN menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. “Ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kita ingin menghadirkan pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya
Terhitung hingga April 2024 diketahui sudah ada 15 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, saat ini kota/kabupaten yang lain sedang dalam proses. “Ada yang sudah 70%, 80%, hingga 90%. Semuanya sedang progres. Semoga di Oktober 2024 semuanya bisa selesai,” ucapnya.
Turut hadir dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Red)
