Suaraindo.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Rabu (6/11/2024). Dalam rapat ini, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menata ulang tanah negara, sebagai upaya mendukung pemerataan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
“Pesan beliau, kendalikan negara dengan baik. Fokus kami di ATR/BPN adalah menata ulang tanah negara agar penggunaannya lebih berkeadilan, mendukung pemerataan ekonomi, namun tetap memperhatikan pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan,” ungkap Nusron Wahid usai menerima arahan dari Presiden Prabowo.
Penataan ulang tanah negara mencakup tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang habis masa berlakunya, tanah telantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, serta tanah yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari hasil penyelesaian sengketa pertanahan. Upaya ini mendukung tujuan Reforma Agraria untuk meratakan struktur penguasaan tanah, mendorong pemanfaatan lahan yang lebih optimal, dan menyelesaikan konflik agraria yang ada.
Kebijakan penataan ulang tanah negara ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Melalui reformasi agraria, pemerintah bertujuan menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain pembahasan penataan tanah, Rapat Kabinet Paripurna ini juga menjadi momen penting bagi Presiden Prabowo untuk berkumpul bersama jajaran Kabinet Merah Putih sebelum melaksanakan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, yang turut memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan nasional untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
