suaraindo.id – Peran media massa dinilai sangat penting dalam memperkuat pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Selain berfungsi menyebarkan informasi kepada publik, pers juga memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial sekaligus penggerak kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM.
Hal tersebut disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai saat menghadiri acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Rabu (11/3/2026).
Dalam paparannya, Pigai menegaskan bahwa keterlibatan komunitas media menjadi faktor penting dalam membangun peradaban yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia.
“Tanpa melibatkan komunitas media dan pers akan sulit. Pers merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita,” ujar Pigai.
Menurutnya, media memiliki peran besar dalam mengampanyekan berbagai aspek pembangunan HAM, baik dalam bidang sipil dan politik maupun di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.
Pigai menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan media diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam mendorong kemajuan HAM. Ia juga berharap kerja sama tersebut dapat diperluas hingga ke kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program yang ditujukan bagi kalangan jurnalis. Salah satunya adalah program Kelas HAM untuk Jurnalis yang bertujuan meningkatkan pemahaman wartawan terhadap isu-isu hak asasi manusia.
“Kami akan membuka kelas khusus HAM bagi para jurnalis di seluruh Indonesia, minimal untuk memperkuat pengetahuan dasar tentang hak asasi manusia,” kata Pigai.
Selain itu, Kementerian HAM juga berencana menggelar kompetisi karya jurnalistik bertema HAM. Kompetisi tersebut akan memberikan penghargaan kepada karya-karya wartawan yang mengangkat persoalan pelanggaran HAM, penderitaan korban, hingga upaya menghadirkan keadilan.
“Karya wartawan yang mengangkat isu HAM, mengungkap penderitaan dan perjuangan menghadirkan keadilan akan menjadi bagian dari penilaian, dan tentu akan ada penghargaan,” jelasnya.
Pigai juga mengakui bahwa hubungan antara pemerintah dan media kerap dipersepsikan memiliki jarak. Namun menurutnya, kedua pihak sebenarnya memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.
“Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi. Kita tetap menjaga independensi, tetapi juga bisa berkolaborasi,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Ia menilai jurnalis memiliki peran penting dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM.
Menurut Nezar, Komnas HAM bahkan pernah menyebut jurnalis sebagai human rights defender atau pembela hak asasi manusia.
“Komnas HAM pernah menyatakan bahwa jurnalis adalah juga human rights defender. Artinya wartawan turut berperan sebagai pembela HAM,” kata Nezar.
Ia menambahkan, melalui kerja jurnalistik yang independen, pers turut mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan.
