SUARAINDO.ID ——- Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Iswan Mulyadi, mengancam akan melakukan aksi penghentian distribusi kebutuhan pokok ke Sumbawa, apabila terjadi pemblokiran pelabuhan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi, sebagai respons terhadap rencana atau aksi penyampaian pendapat yang berpotensi menghambat arus transportasi dan distribusi barang antar Pulau Lombok dan Sumbawa.
Menurut Mulyadi, pihaknya mendukung kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun, ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan warga, terutama melalui pemblokiran fasilitas publik, seperti pelabuhan Poto Tano, maupun Kayangan.
”Kami mendukung apa yang menjadi tujuan dan cita-cita teman-teman yang menyampaikan pendapat. Tetapi jangan sampai melakukan blokade yang mengganggu aktivitas warga. Itu kata kuncinya,” ujar Mulyadi, saat ditemui di Pelabuhan Kayangan, Selasa 2 Juni 2026.
Jika aksi blokade pelabuhan tetap dilakukan, pihaknya mempertimbangkan langkah serupa dengan menghentikan distribusi kebutuhan sandang, pangan, bahan bakar minyak (BBM), dan gas ke wilayah Sumbawa sebagai bentuk pembelajaran.
”Kalau sampai terjadi blokade yang mengganggu masyarakat, maka apa yang akan kami lakukan dengan memblokade kebutuhan sandang, pangan, BBM, dan gas itu bagian dari pembelajaran. Harapan kami teman-teman di sana berpikir dua kali sebelum melakukan aktivitas yang berdampak pada warga,” katanya.
Mulyadi menegaskan, hubungan antara masyarakat Lombok dan Sumbawa selama ini terjalin kuat dan saling membutuhkan. Karena itu, ia meminta agar perbedaan pandangan atau isu tertentu tidak sampai memicu tindakan yang merugikan masyarakat luas.
”Antara Pulau Lombok dan Sumbawa sampai saat ini ikatannya masih kuat, saling membutuhkan. Jangan sampai karena isu atau ego, masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.
Mulyadi menyatakan, apabila aksi blokade dilakukan atas dasar ego kelompok tertentu, maka konsekuensi ekonomi yang timbul harus menjadi tanggung jawab bersama.
”Kalau memang prinsipnya memakai ego, sekalian saja kami lumpuhkan ekonominya. Dampaknya itu menjadi risiko perjuangan mereka. Kalau terjadi krisis dan sebagainya, itu risiko yang harus mereka pahami,” ujarnya.
Selain itu, Iswan meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk bertindak tegas terhadap setiap aksi yang dinilai melanggar aturan, khususnya ketentuan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap bentuk aksi harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, dan tidak merugikan masyarakat.
”Saya berharap TNI dan Polri bertindak tegas terhadap oknum orang-orang yang melanggar aturan. Jangan dibiarkan. Kita sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum,” katanya.
Meski demikian, Iswan mengapresiasi langkah aparat keamanan selama ini yang dinilainya mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani berbagai aksi massa.
”Saya mengapresiasi teman-teman aparat. Mereka lebih mengedepankan kebijakan dan tidak langsung melakukan tindakan represif,” pungkasnya.
KSPN NTB Ancam Lumpuhkan Ekonomi Sumbawa, Jika Nekat Blokade Pelabuhan
