SUARAINDO.ID —— Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan petugas pendataan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026, memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam menghasilkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
Menurutnya, kualitas data yang dikumpulkan petugas sensus, akan menentukan ketepatan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Karena itu, Bupati meminta seluruh petugas bekerja secara teliti, cermat, dan profesional agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” tegas Haerul Warisin, jumat 29 mei 2026.
Bupati juga mengingatkan agar proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan tanpa melalui pihak ketiga. Menurutnya, observasi dan verifikasi langsung sangat penting untuk menjaga validitas data yang nantinya menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun program pembangunan.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Wahyudin, menekankan bahwa data hasil SE 2026 akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan komitmen BPS untuk menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan bermanfaat bagi pembangunan. Karena itu, seluruh petugas diminta menyelesaikan pendataan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditetapkan, karena sekarang ini kita serba cepat,” ujarnya.
Wahyudin menjelaskan, setelah tahap pendataan masih terdapat proses penanganan data anomali yang harus ditinjau setiap pekan dan diselesaikan dalam waktu tiga hari. Oleh sebab itu, ketepatan waktu dan kualitas kerja petugas menjadi faktor penting dalam keseluruhan pelaksanaan sensus.
Selain itu, ia meminta seluruh peserta pelatihan mengikuti setiap materi dengan serius dan aktif berkonsultasi dengan instruktur untuk membahas berbagai kemungkinan persoalan yang dapat muncul di lapangan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Lombok Timur diikuti sebanyak 1.336 peserta yang terbagi dalam 34 kelas dan dilaksanakan dalam lima gelombang. Kegiatan yang melibatkan 17 instruktur daerah tersebut akan berlangsung hingga 13 Juni mendatang.
Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir petugas sensus yang memiliki kompetensi, ketelitian, dan integritas tinggi serta memahami standar operasional prosedur (SOP), metodologi, dan konsep pendataan yang digunakan dalam SE 2026.
Pembukaan pelatihan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para instruktur daerah.
Petugas Sensus Jadi Ujung Tombak Ketepatan Perencanaan Pembangunan
