Dinas LHK Kalbar Bakal Cek Ulang Amdal Tersus PT BAP Usai Banjir Pagar Mentimun

  • Bagikan
Ilustrasi banjir di Pagar Mentimun. (Suaraindo.id/ist).

Suaraindo.id – Banjir yang menerjang Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada 17 Mei 2026 terus menyeret perhatian publik. Sorotan kini tidak lagi hanya tertuju pada proses Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Terminal Khusus (Tersus) PT Borneo Alumindo Prima (BAP), tetapi mulai mengarah pada dugaan ketidaksesuaian aktivitas pembangunan di lapangan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalimantan Barat, Adi Yani, memastikan bahwa proses adendum AMDAL yang sedang berjalan tidak berkaitan dengan aktivitas penimbunan lahan yang saat ini berlangsung di kawasan Tersus PT BAP.

“Dipastikan tidak ada hubungan dengan kegiatan yang sudah berlangsung. Karena adendum dilakukan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan,” kata Adi Yani, Jumat (22/5/2026).

Pernyataan itu sekaligus mempertegas bahwa aktivitas pematangan dan penimbunan lahan yang diduga menjadi pemicu banjir harus ditelusuri menggunakan dokumen AMDAL sebelumnya.

Adi Yani mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen AMDAL lama milik kawasan industri tersebut. Sebab, PT BAP diketahui merupakan tenant dari PT Ketapang Bangun Sarana (KBS).

“PT BAP adalah tenant dari PT KBS sebagai kawasan industri. Maka perlu dicek lagi dokumen AMDAL yang lama,” ujarnya.

Menurutnya, verifikasi akan difokuskan pada kesesuaian aktivitas di lapangan dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui. Dinas LHK Kalbar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang untuk menentukan langkah lanjutan.

“Harus dicek dulu, apakah kegiatan yang sekarang terjadi sudah tertuang dalam dokumen AMDAL. Dinas LH Kabupaten merupakan dinas terdekat dalam penanganan lingkungan. Nanti kami koordinasikan untuk langkah lebih lanjut,” tuturnya.

Meski demikian, Adi Yani belum dapat memastikan bentuk tindakan yang akan diambil. Ia menyebut pengawasan terhadap kawasan tersebut juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, terlebih kawasan PT KBS kini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Harus dilakukan verifikasi lapangan dan pengecekan untuk disesuaikan dengan dokumen lingkungan yang telah dimiliki. Namun ini juga perlu menjadi perhatian karena KBS sekarang menjadi PSN dan sudah ada AMDAL baru dari PT KBS, sehingga perlu pelibatan kementerian dalam pengawasannya,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kalbar, Kasdi, menilai banjir yang terjadi di kawasan PT BAP bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan dipicu aktivitas penimbunan yang diduga menutup aliran anak sungai di lokasi proyek.

“Harusnya arus aliran anak sungai yang ada di lokasi diselamatkan dulu agar daya tampung air tetap mengalir. Jangan ditimbun dulu. Itu sudah menyalahi aturan dan merusak. Anak sungai ditutup oleh mereka,” kata Kasdi, Selasa (19/5/2026).

Kasdi meyakini, apabila pembangunan dilakukan sesuai kaidah AMDAL, banjir semestinya tidak terjadi. Ia menyebut kondisi di lapangan menunjukkan indikasi terganggunya aliran air alami.

“Saya memang belum baca AMDAL-nya. Tapi dari kasat mata saja orang awam pasti tahu di situ ada aliran sungai. Kalau aliran itu ditutup, air pasti meluap,” ujarnya.

Di sisi lain, Manager Humas PT BAP, Budi Mateus, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi terkait dugaan ketidaksesuaian aktivitas penimbunan lahan dengan dokumen AMDAL.

Namun dalam keterangan resmi yang disampaikan sehari setelah banjir, Budi mengakui aktivitas pematangan dan penimbunan lahan di kawasan terminal khusus turut menjadi faktor penyebab banjir, selain tingginya curah hujan.

“Sebelumnya kami dari PT BAP menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Betul, selain faktor hujan, banjir juga terjadi akibat aktivitas pematangan dan penimbunan lahan yang sedang berlangsung di kawasan terminal khusus,” kata Budi.

Ia memastikan perusahaan tidak akan lepas tangan dan mengklaim telah menurunkan alat berat saat banjir terjadi untuk mempercepat penanganan.

“Sekarang banjir sudah surut. Kita akan melakukan penataan drainase setelah aktivitas penimbunan selesai. Saat ini masih tahap pematangan lahan di sekitar terminal khusus,” ucapnya.

  • Bagikan