TPPS Kabupaten Sintang Laksanakan Rapat Koordinasi dan Review Kinerja 2024 untuk Percepatan Penurunan Stunting

  • Bagikan
Rapat koordinasi dan review kinerja tahun 2024 di Aula Bappeda Sintang pada Selasa (14/1/2025). SUARAINDO.ID/SK

Suaraindo.id – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi dan review kinerja tahun 2024 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sintang, pada Selasa (14/1/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kadis KBP3A) Kabupaten Sintang, Maryadi, Kepala Bappeda Sintang, Kurniawan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota TPPS Kabupaten Sintang.

Maryadi, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa persentase stunting di Kabupaten Sintang masih mencapai 24%. Meskipun demikian, ia juga mengungkapkan apresiasi terhadap kinerja TPPS Kabupaten Sintang, yang menurut penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berhasil meraih posisi kedua terbaik dalam penanganan stunting di tahun 2024.

“Dari hasil pemantauan kami, masing-masing anggota TPPS Sintang dengan operatornya sudah bekerja maksimal dalam menjalankan program stunting dan mengentrinya di aplikasi,” ujar Maryadi. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kinerja seluruh anggota TPPS Kabupaten Sintang dalam menjalankan program ini.

Maryadi juga mengajak seluruh anggota TPPS untuk kembali bekerja dengan semangat yang lebih besar di tahun 2025, mengingat perubahan penting dalam struktur kepemimpinan TPPS Kabupaten Sintang, di mana Ketua TPPS nantinya akan dijabat oleh Wakil Bupati Sintang terpilih.

Sementara itu, Kurniawan, Kepala Bappeda Sintang, menyampaikan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, stunting tetap menjadi isu utama. Selain itu, program makan bergizi gratis juga akan dilanjutkan untuk mendukung upaya penurunan stunting. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, penguatan regulasi, serta anggaran yang memadai dalam menanggulangi masalah stunting di Kabupaten Sintang.

“Untuk menurunkan stunting ini, kita memerlukan kolaborasi yang erat, regulasi yang jelas, dan anggaran yang mendukung. Kami juga sudah menganggarkan dana untuk pengadaan biskuit Bischo sebagai bagian dari program ini,” ujar Kurniawan.

Kurniawan mengusulkan agar TPPS Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih sering melakukan pembinaan kepada TPPS Kabupaten Sintang. Selain itu, ia menekankan perlunya bimtek (bimbingan teknis) untuk operator dalam input data aksi Bangda Kemendagri, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.

“Ke depan, perlu dibuat SK Bupati Sintang tentang TPPS dan operator tahun 2025, serta menyusun program kerja yang jelas. Monitoring dan evaluasi kinerja TPPS juga harus dilakukan dengan baik,” imbuhnya. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi desa lokus tahun 2025 dan penetapan desa lokus tahun 2026, serta perlunya data yang lebih terperinci tentang anak stunting di Kabupaten Sintang dengan pendekatan “by name by address”.

Kurniawan juga menegaskan perlunya capaian indikator intervensi spesifik dan sensitif yang dapat mempengaruhi penurunan stunting secara signifikan.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperbaiki kinerja TPPS Kabupaten Sintang, dengan fokus pada penguatan data, program kerja, serta kolaborasi antar lembaga. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, diharapkan penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif, mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting, termasuk perwakilan OPD dan anggota TPPS Kabupaten Sintang yang terus bekerja keras dalam mengurangi angka stunting di wilayah mereka.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan