Suaraindo.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar seminar nasional dalam rangka road to Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 9 Februari 2025. Seminar yang bertema “Peran Media dalam Pencegahan Pinjol dan Judol” ini akan menghadirkan empat narasumber penting dari berbagai lembaga, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKBPH PWI Pusat, serta Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Fikom Universitas Sahid Jakarta.
Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Rudy Agus Purnomo Raharjo, membuka sesi seminar dengan membahas bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian marak di kalangan masyarakat. Rudy menjelaskan bahwa pinjol ilegal menjerat nasabah dengan bunga yang sangat tinggi, dan berisiko besar terhadap privasi nasabah, di mana data handphone mereka dapat tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pinjol ilegal sangat berbahaya karena tidak hanya memberikan bunga tinggi, tetapi juga dapat mencuri dan menyebarkan data pribadi nasabah ke pihak yang tidak beretika,” kata Rudy.
Meskipun OJK telah berhasil menutup 2.900 pinjol ilegal, menutup 228 rekening, dan memblokir 1.400 nomor WhatsApp, fenomena ini tetap sulit diberantas karena ada suplai dan demand yang tinggi di masyarakat. “Satu ditutup, yang lain timbul. Faktor ekonomi juga berperan besar mengapa pinjol ilegal ini terus berkembang,” tambah Rudy.
Rudy juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat terkait literasi keuangan, yang masih tergolong rendah. Data menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 65%, sementara inklusi keuangan sudah 75%. “Masyarakat banyak membeli produk dan layanan tanpa pemahaman yang cukup, itulah mengapa mereka mudah terjebak dalam pinjol ilegal,” jelasnya.
Ketua LKBPH PWI Pusat, HM Untung Kurniadi, juga membahas bagaimana kemudahan akses pinjol ilegal membuat masyarakat terjerat. Pinjaman cepat cair dengan sedikit persyaratan menjadi daya tarik, dengan korban terbanyak adalah ibu-ibu dan guru. “Bahkan wartawan pun tidak luput dari jeratan pinjol ilegal,” ujar Untung, yang juga berbagi pengalaman membantu wartawan yang terjerat pinjol ilegal.
Menurut Untung, meskipun banyak yang melapor ke polisi, laporan tersebut sering kali tidak diterima karena dianggap pelanggaran perdata. Ia meminta klarifikasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid mengenai apakah pinjaman pinjol ilegal dapat dibatalkan atau tidak.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid, Yuherman, menjelaskan bahwa secara norma, hutang pinjol ilegal tetap harus dibayar, namun tagihan tersebut tidak dapat dibawa ke pengadilan. “Meskipun harus dibayar, pinjaman dari pinjol ilegal ini tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan. Ini mirip dengan masalah judi online, di mana hutangnya tidak dapat dibayar melalui jalur hukum,” jelas Yuherman.
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Mirza Ronda, menegaskan pentingnya peran media dalam mencegah maraknya pinjol ilegal dan judi online (judol). Media harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mengawal isu-isu ini hingga tuntas. Mirza mencontohkan keberhasilan media dalam mengawal kasus pagar laut di Tangerang dan mengungkapkan betapa pentingnya media untuk mengawal kasus judi online yang melibatkan Komdigi.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyebutkan bahwa masalah pinjol ilegal dan judi online bukan hanya marak di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti Singapura. Hendry menyoroti bahwa korban dari pinjol ilegal kebanyakan adalah ibu rumah tangga, yang rentan terjerat iming-iming kemudahan pinjaman cepat.
Rektor Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Ir Giyatmi, berharap seminar ini dapat menghasilkan riset yang menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat pinjol ilegal dan judi online. “Media memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan masalah ini, dan kami berharap seminar ini dapat memberikan solusi konkrit,” ujarnya.
Seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran media dalam pencegahan pinjol ilegal dan judi online, serta memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
