Sejumlah Direktur Politeknik Negeri Usulkan Konsep Politeknik University untuk Perkuat Pendidikan Vokasi

  • Bagikan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI Khairul Munadi (kiri), dalam pertemuan yang dihadiri 49 Direktur Politeknik Negeri di Indonesia, bersama setiap perwakilan pejabat di lingkungan Kemdiktisaintek di Jakarta. SUARAINDO.ID/SK

Suaraindo.id – Sejumlah Direktur Politeknik Negeri di Indonesia mengusulkan konsep “Politeknik University” sebagai entitas baru dalam lanskap pendidikan tinggi nasional. Usulan ini muncul dalam pertemuan yang dihadiri oleh 49 Direktur Politeknik Negeri bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) beberapa waktu lalu.

Usulan tersebut berangkat dari realitas bahwa beberapa politeknik telah menyelenggarakan program setara sarjana hingga doktoral, seperti Politeknik Negeri Bali (PNB) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Direktur Politeknik Manufaktur Bandung periode 2020-2024, Mohammad Nurdin, menegaskan bahwa meskipun sebagian besar kegiatan akademik di politeknik bersifat praktik umum (PU) hingga 80 persen, label yang digunakan masih tetap politeknik.

“Secara umum kegiatan politeknik ini 80 persen sudah kegiatan praktik umum (PU), tetapi labelnya saja yang masih politeknik. Saat ini sudah ada politeknik yang menyelenggarakan program D4, bahkan S3,” ujar Nurdin dalam keterangan di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (17/3/2025).

Menanggapi usulan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek RI, Khairul Munadi, menyarankan agar perencanaan konsep “Politeknik University” dikaji lebih dalam. Ia menekankan pentingnya penguatan ekosistem pendidikan tinggi vokasi untuk memastikan transformasi politeknik dapat memberikan dampak positif bagi industri dan masyarakat.

“Pendidikan vokasi harus tidak hanya relevan dengan kebutuhan industri, tetapi juga menjadi solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat dan juga kebutuhan pembangunan nasional,” kata Khairul.

Selain itu, isu transformasi kelembagaan politeknik juga menjadi perhatian, terutama dalam perubahan status dari satuan kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU), serta menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Khairul menekankan bahwa aspek otonomi akademik, pengembangan sumber daya manusia, dan fleksibilitas keuangan harus menjadi prioritas dalam proses transformasi ini.

“Otonomi bukan berarti melepas tanggung jawab negara dalam pembiayaan, tetapi memberikan ruang bagi politeknik untuk lebih mandiri, termasuk dalam penggalangan dana yang mendukung inovasi dan pengembangan akademik,” tambahnya.

Selain transformasi kelembagaan, rebranding pendidikan vokasi juga menjadi perhatian utama. Strategi komunikasi yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan daya tarik politeknik sebagai pilihan utama bagi generasi muda Indonesia.

“Selain transformasi kelembagaan tadi, kita juga perlu adanya rebranding untuk bisa melakukan tracking talenta-talenta anak muda. Karena, selama ini dalam konteks penerimaan mahasiswa, kebanyakan mereka memilih opsi pertama di universitas. Padahal, kalau dihubungkan dengan minat dan potensinya, mereka lebih sesuai di pendidikan vokasi,” jelas Khairul.

Sebagai langkah konkret, Kemdiktisaintek akan membentuk tim percepatan transformasi kelembagaan politeknik yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Tim ini akan bertugas mengkaji usulan serta menyusun strategi pengembangan yang lebih terstruktur guna memperkuat peran politeknik dalam ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya gagasan “Politeknik University,” diharapkan pendidikan vokasi semakin berkembang dan mampu mencetak lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan industri di masa depan.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan