Suaraindo.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau pemerintah untuk tidak gegabah dalam merespons tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing. Menurut Apindo, kebijakan tersebut harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan efek domino terhadap dunia usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan iklim investasi nasional.
Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan outsourcing memang sejalan dengan aspirasi buruh, namun harus tetap mempertimbangkan realitas ekonomi dan keberlangsungan bisnis.
“Presiden dengar suara buruh mengenai penghapusan sistem kerja outsourcing. Kita harus realistis. Harus memikirkan investasi,” ujar Bob, dikutip dari Beritasatu.com, Kamis (8/5/2025).
Bob menjelaskan bahwa sistem outsourcing tidak semata-mata merugikan pekerja, melainkan juga berperan membuka akses kerja bagi perusahaan kecil melalui kemitraan dengan perusahaan besar. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah evaluasi sistem, bukan penghapusan total.
“Kita juga harus lihat perusahaan-perusahaan outsourcing itu kan penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga. Biasanya diserahkan dari mana? Dari perusahaan besar ke perusahaan yang kecil,” paparnya.
Ia mencontohkan banyak negara yang tetap mengadopsi sistem outsourcing dan berhasil mengelolanya dengan baik, tanpa mengorbankan hak pekerja. Oleh karena itu, Indonesia perlu menempuh pendekatan serupa: menata, bukan menghapus.
Selain itu, Bob juga menanggapi meningkatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lonjakan angka pengangguran yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil dari persoalan struktural dan tekanan global yang berkepanjangan.
“PHK kompleks ya. Jadi ada persoalan yang sifatnya struktural, panjang. Ada persoalan-persoalan perekonomian yang memang sudah melemah sejak tahun 2019, bukan baru lagi,” jelasnya.
Bob menyebut bahwa berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat turut memberikan tekanan terhadap perekonomian, yang berdampak langsung pada dunia kerja.
Ia juga menyoroti fenomena PHK yang terjadi di sejumlah negara lain, termasuk Singapura. Ia mengungkapkan, salah satu bank besar di negara tersebut bahkan akan melakukan PHK besar-besaran sebagai dampak dari transformasi digital yang menyebabkan efisiensi tenaga kerja.
Menutup pernyataannya, Bob menekankan pentingnya fokus pemerintah pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar membahas dampak dari PHK.
“Persoalannya bagaimana yang PHK bisa dapat kerja lagi. Itu sebenarnya yang kita harus siapkan. Jadi kita terlalu banyak konsentrasi di PHK, tetapi lupa bagaimana menciptakan lapangan kerja. Itu yang jauh lebih penting,” pungkasnya.
Apindo berharap pemerintah dapat mengambil langkah bijak dan berimbang, sehingga kebijakan ketenagakerjaan mampu melindungi buruh sekaligus mendorong pertumbuhan sektor usaha, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
