SUARAINDO.ID —— Bupati Lombok Timur, Drs H. Haerul Warisin, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat untuk lebih efisien dalam pengelolaan keuangan serta mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dalam setiap transaksi.
Langkah digitalisasi diyakini mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran daerah.
Penggunaan digitalisasi dalam melakukan transaksi akan sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya kebocoran.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya memberikan efisiensi, namun juga mendukung akuntabilitas transaksi, terutama dalam mengurangi penggunaan transaksi tunai yang dinilai rentan menimbulkan penyimpangan.
Menurut Bupati, Transaksi tunai ini kerap menimbulkan kebocoran, sehingga perlu diganti dengan sistem digital. sehingga Dengan digitalisasi, ada efisiensi dan peningkatan transparansi.
Bupati mencontohkan penerapan sistem digital dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah yang saat ini telah mulai dijalankan.
Namun, ia mengakui implementasinya masih belum maksimal.
“Mengurangi kebocoran menuju efisiensi dilakukan dengan meningkatkan capacity building. Kami terus meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung digitalisasi ini,” ujar Bupati dalam kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di salah satu hotel di Selong, Selasa 7 Oktobet 2025.
Dukungan dari sektor perbankan juga sangat dibutuhkan, untuk memperkuat sistem digital yang diterapkan pemerintah daerah.
“Untuk mewujudkan semua itu, dukungan dan kolaborasi dari perbankan tetap diharapkan,” katanya.
Selain itu, Pemkab Lombok Timur disebut terus melakukan edukasi kepada seluruh OPD agar transformasi digital berjalan secara masif di seluruh sektor pelayanan publik.
“Edukasi telah dilakukan. Saat ini sejumlah pondok pesantren menggunakan sistem digital dalam bertransaksi. Begitu juga ketika Pemkab menyalurkan bantuan kepada masyarakat, sudah tidak lagi menggunakan uang tunai,” papar Bupati.
Pemkab Lombok Timur berkomitmen mendorong transformasi digital, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
