Suaraindo.id—-Sebanyak 161 warga terdampak akibat pembangunan jalan batas Serawak-Entikong-Balai Karangan
Kembayan sampai hari ini belum tuntas. Mereka minta agar pemerintah segera menyelesaikan pembayarannya sisa bangunan.
Menurut Raden Nurdin, salah satu warga pada Kamis (8/4/2021),ia bersama warga lainnya yang terdampak telah melaksanakan rapat dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa pihak Balai Jalan Nasional sudah tiga kali mengajukan pembayaran melalui dana khusus kepada Kementerian PUPR.
“Namun,hingga kini pembayaran hak bangunan belum tuntas,” ungkapnya.
Dikatakan Raden Nurdin,Pembayaran tahap pertama tahun 2017, kemudian Februari 2019 itu pembayaran terakhir.
“Setelah itu sampai hari ini belum ada pembayaran lagi. Data BPN ada 161 pemilik hak yang belum dibayarkan” katanya.
Dikatakannya,Balai Pelaksana Jalan sudah bekerja, tinggal bagaimana penganggarannya lagi dari Kementerian PUPR.
“Sementera PUPR kan minta pakai dana sisa yang tersedia di Balai Pelaksana, tapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi, makanya mereka minta ada anggaran khusus dari Kementerian,” terangnya.
Masyarakat berharap, ada kebijakan dari Kementerian PUPR untuk menuntaskan persoalan pembayaran ini, dan meminta persetujuan DPR RI Komisi V dapat membuat mata anggaran baru. “Untuk melunasi pembayaran hak bangunan kami yang belum tuntas,” ungkapnya.
Jika belum juga dibayarkan,warga akan melakukan aksi penutupan akses jalan di perbatasan hingga aksi demo ke DPR RI.
Kita tak menginginkan penutupan jalan,yang tentunya berdampak terhadap arus transportasi ke negara tetangga,untuk itu pemerintah segera menyikapi hal ini.
“Masyarakat disini sangat mendukung Pemerintah Pusat dalam
membangun diwilayah perbatasan, tapi janganlah hak kita diabaikan,se
moga aja keluhan masyarakat perbarasan ini diketahui Pak Jokowi dan segera ada jalan keluarnya,” harap Nurdin
“Kami berharap dari pembangunan itu kesejahteraan kami di perbatasan semakin baik. Boro-boro baik, hak kami atas tanah dan bangunan saja sejak 2017 belum dibayarkan,”timpalnya.
