Suaraindo.id – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan dalam menangani masalah kemiskinan, yang ideal dan lebih cepat adalah melalui pendataan yang tepat, by name by address dengan pola ukur yang jelas.
“Data yang tidak beres itulah yang menjadi masalah dalam menangani berbagai masalah, tanpa data yang tepat, uraian masalah sampai ujung tidak akan selesai,” jelasnya dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dilaksanakan di Hotel Mercure, Senin 15 Mei 2023.
Rapat yang juga sekaligus menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (RPKP) tersebut dilaksanakan atas inisiasi dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalbar bersama USAID ERAT, dan berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan seluruh kepala daerah dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kalbar, narasumber dari Kemenko PMK, Kemendagri dan Bapppenas.
Peserta juga dikenalkan pemanfaatan aplikasi Sepakat yang dibangun oleh Bapppenas sebagai alat analilis kemiskinan dan registrasi sosial ekonomi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
Data terakhir kemiskinan Kalbar pada 2022 berada pada angka 6,73 %, turun dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 7,15 %.
Lebih lanjut, Sutarmidji menegaskan agar data tentang kemiskinan dan lainnya jangan ada manipulasi sedikitpun, harus sesuai kondisi faktual dan dalam penanganan harus dimulai dari ruang yang kecil yaitu desa, kecamatan, kabupaten, kota baru provinsi dan Negara.
“Usul saya percepat IDM dan peningkatan kualitasnya, kemudian selaraskan program dengan capaian IDM, semakin besar angka kemiskinan di suatu desa maka harus punya program status desa itu maju atau mandiri baru program pengentasan kemiskinan berjalan,” ujarnya.
Gubernur Sutarmidji mengatakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dimulai dari meningkatkan status desa menjadi desa mandiri walaupun untuk menjadikan desa mandiri memang sulit dan di Kalbar saat ini sudah ada lebih dari 500 berstatus desa mandiri.
”Lalu kenapa angka kemiskinan tidak turun drastis karena kita sedang menyelesaikan indikator-indikator yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, menjabarkan program Presiden yakni membangun dari pinggir,” jelasnya.
Menurut dia, penanganan kemiskinan di pulau Jawa mungkin lebih gampang daripada di Kalbar dengan daerah luas yang tidak mudah dijangkau dan akses jalan yang sulit.
“Saya sarankan penanggulangan kemiskinan secara nasional tidak bicara tentang konsep ini dan itu namun selesaikan dulu masalah yang bisa menghambat suatu program digulirkan,” jelasnya,
Dia mengatakan program pemberian beras setiap bulan untuk warga miskin lebih efektif dibandingkan dengan memberikan uang tiap bulannya.
“Namun kembali lagi ke data yang sampai sekarang juga belum valid,” jelasnya.
Sutarmidji menekankan soal kebijakan, dimana menurutnya penanggulangan kemiskinan ini harus satu suara satu kebijakan, dari hulu sampai ke hilirnya, dengan dasar hukum yangj jelas dan tegas.
“Tingkat pengangguran terbuka kota itu pasti tinggi karena memang dari kita juga yaitu mahasiswa yang pasti berada di kota, pola-pola ukur seperti ini harus diubah supaya bisa tahu riil dari kemiskinan itu dimana,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Bapppeda Kalbar, Sukaliman mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kalbar, dimana sesuai dengan arahan Presiden mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan agar koordinasi dilaksanakan minimal 2 tahun sekali.
“Hari ini koordinasi semester 1 dengan tujuan akhir menyusun rencana kerja kemiskinan daerah untuk RPJMD 2025-2029,” jelasnya.
Menurutnya, hasil koordinasi beberapa waktu lalu, ada 7 kelemahan di Kalbar yaitu belum mampu merancang manfaat dalam setiap kebijakan, kebijakan untuk membuat masyarakat miskin menjadi tangguh belum dirancang, Pemberdayaan yang dilakukan belum meningkatkan pengetahuan atau keterampilan untuk berwirausaha, akses permodalan belum bisa optimal difasilitasi, pemberdayaan belum mendorong kemanfaatan aset-aset bantuan, pemberdayaan masyarakat miskin belum mendapatkan modal wilayah dalam skema wilayah permodalan seperti jalan-jalan provinsi banyak yang dikerjakan dengan sistem padat karya.
“Juga fasilitasi akses pasar atas produk produk hasil pemberdayaan masih lemah,” kata dia.
Beberapa program yang bisa dirancang menurutnya adalah program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
”Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin,” tukasnya.
