Suaraindo.id – Deretan persoalan di Kota Subulusalam diakhir Tahun 2023 menjadi konsumsi publik.
Tercatat, dalam sebulan terakhir tahun 2023 persoalan honor menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak di Kota Subulussalam.
Mulai dari Kepala Desa, Guru, Tenaga Kesehatan dan Pendukung di RSUD Kota Subulussalam menjadi catatan dan PR bagi Pemerintah sebagai bahan evaluasi di Tahun 2024.
Catatan media ini pada (18/12/2023) para Kepala Desa mendatangi Kantor Keuangan Kota Subulussalam pertanyakan terkait honor.
Kamis (28/12) puluhan guru juga mendatangi Kantor BPKD Subulussalam.
Kedatangan tenaga Pendidik tersebut meminta segera dibayar uang sertifikasi guru tiga bulan dan uang non sertifikasi masing-masing tiga bulan pada tahun 2022 dan, 2023 kemudian gaji Guru PPPK, September, Oktober 2023.
Para tenaga pendidik tersebut ingin mendapat jawaban dan berharap agar hak-haknya segera dicairkan. Disusul tertunggaknya gaji/honor/insentif Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang RSUD Kota Subulussalam
Pagi (31/12/2023) hingga malam petugas mendatangi RSUD dan Pendopo Wali Kota Subulussalam menuntut agar hak-hak mereka segera dibayarkan.
Direktur RSUD Kota Subulussalam Dr. Dewi Sartika Pinem mengatakan honor tenaga medis dan tenaga pendukung dibayar untuk dua bulan, sisanya dua bulan lagi diupayakan pada Februari 2024 mendatang.
“Kita bayar untuk 2 bulan dulu, sisanya diupayakan bulan berikutnya Januari atau Februari 2024,” kata Dr. Dewi Sartika didampingi Humas RSUD Nurdin, S.K.M., M.M,” Minggu, (31/12/2023).
Dewi menjelaskan terkait honor tenaga medis, tenaga pendukung, dokter umum dan dokter spesialis yang belum dibayar selama empat bulan terhitung dari September hingga Desember 2023 ditambah enam bulan uang jaga juga belum dibayar.
Namun, kata Dewi akibat kondisi keuangan daerah pihak RSUD belum mampu membayar total keseluruhan honor tersebut. Pihak RSUD terpaksa meminjamkan uang untuk membayar honor dua bulan dan berjanji akan dilunasi sisa honor tenaga medis di bulan berikutnya.
Tak sampai disitu, pada selasa (2/1/2024) sejumlah Layanan di RSUD setempat tidak buka lantaran dikabarkan Dokter Spesialis mogok kerja.
Menanggapi hal tersebut, Salehati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam meyebutkan kejadian itu sebelumnya menjadi kekhawatiran.
“Aksi mogok kerja Dokter masyarakat menjadi korban, hal ini menjadi kekhawatiran saya dari kemarin. Kepada Bapak Wali Kota Subulussalam tolong agar diselesaikan terkait honor petugas di RSUD dengan baik karena ini menyangkut khalayak banyak,” kata Salehati, Selasa (2/1/2024).
Menurut Anggota DPRK Subulussalam itu, terkait honor para tenaga kesehatan telah disahkan. Tapi ia menyebutkan tidak tau kenapa belum diselesaikan.
