Suaraindo.id – Kelompok Strategi Masyarakat menggelar survey terhadap Bakal Calon (Balon) Walikota / Wakil Walikota Yogyakarta, dimulai sejak 4 – 8 Agustus 2024, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, di Kecamatan Pakualam, Yogyakarta.
Di Pakualam, sebanyak 28 % hasil survey, warga atau responden yang belum mengetahui siapa calonnya, serta tidak mengetahui pelaksanaan Pilkada.
Bakal Calon Walikota dari PAN, Heroe Poerwadi menempati posisi paling banyak diminati atau dan dipilih, menjelang Pemilukada Nopember mendatang, yakni sebesar 27 %. Pada posisi kedua, dengan jumlah 23 % warga memilih Bakal Calon Walikota asal Partai Golkar dan PKS, Muhammad Afnan Hadikusumo. Sementara itu, posisi ketiga dengan jumlah 12 %, responden memilih Wawan Harmawan. Dan Politisi PDI Perjuangan, Antonius Fokki Ardiyanto sebesar 10 %.
Survey kata coordinator, Rifkhi, adalah dapat meningkatkan kesadaran kandidat terkait popularitas dan elektabilitas.
Di sisi lain, para kandidat yang memiliki niatan untuk maju dalam kontestasi Pilkada, namun jika hasil survei menunjukkan angka yang tidak menjanjikan, maka kandidat tersebut dapat membuat strategi lain untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas, atau mengurungkan niatnya untuk maju di Pilkada mendatang.
“Ketika seorang kandidat mendapatkan hasil survei yang cukup tinggi, opini publik akan terbentuk bahwa kandidat tersebut yang akan memenangi pemilu,” kata Rikfhi, Jumat (9/8/2024).
Masyarakat Harapkan Calon Walikota Yang Mampu Tuntaskan Kemiskinan dan Sampah
Permasalahan kompleks yang dibutuhkan cepat ditangani saat ini adalah sampah dan kemiskinan. Selain itu, masalah yang ditemukan dari hasil penjajakan pendapat, permodalan usaha.
“Di kecamatan Pakualam, masyarakat harapkan soal kemiskinan dan sampah bisa diatasi dengan cepat. Bantuan untuk warga miskin diharapkan, pemerintah terpilih kedepannya lebih tepat sasaran. Mengingat, saat ini banyak penerima bantuan pemerintah, yang kurang tepat sasaran dan ditemukan adanya penerima bantuan tidak masuk dalam DTKS,” kata Rikfhi.
Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pengelolaan sampah melalui multi stakeholder perlu juga ditingkatkan, karena keberhasilan upaya pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi program baik pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat.
“Sampah sebagai masalah paling utama yang ditemukan dibeberapa kecamatan di Yogyakarta. Warga meminta, pengelolaan sampah dilakukan dengan kolaborasi semua pihak dan pemangku kepentingan. Dan, tidak bersifat normative, tetapi bersifat sungguh-sungguh,” sambungnya.
Di kecamatan ini, warga meminta pemerintah mampu memberikan solusi soal permodalan usaha. Hal itu disebabkan, menjamurnya koperasi illegal dengan suku bunga yang tinggi. Sehingga, masyarakat terlilit hutang dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal itu tercantum di dalam Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021,” tandasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
