Suaraindo.id – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara bijaksana, tanpa memberikan dampak negatif terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan baik, namun dilakukan dengan gegabah, berisiko menimbulkan efek domino yang merugikan rakyat, seperti menurunnya kesejahteraan, meningkatnya angka pengangguran, serta kegagalan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Jika efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak hati-hati, dapat berakibat buruk bagi rakyat, seperti banyaknya pengangguran, kesejahteraan yang menurun, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat,” ujar Lasarus dalam pernyataan yang dilansir dari ANTARA, Selasa (11/2/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hanya soal untung dan rugi. APBN seharusnya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, bukan malah menghambatnya. Lasarus menekankan bahwa menghentikan sementara pembahasan anggaran untuk sektor infrastruktur dapat menimbulkan banyak dampak buruk, seperti terhentinya berbagai proyek konstruksi yang mempekerjakan banyak orang.
“Jika proyek infrastruktur berhenti, banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, kemiskinan akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan produktivitas menjadi rendah. Ini akan menimbulkan dampak yang luas,” kata Lasarus.
Namun, ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI, yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan, akan tetap taat asas dan mengikuti mekanisme bernegara dengan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lasarus juga menyebutkan bahwa pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk merombak anggaran yang dipangkas, agar efisiensi tidak mengganggu sektor-sektor penting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan anggaran yang masih mencapai sekitar Rp300 triliun, ia berharap pemerintah dapat bijak dalam menentukan sektor mana yang perlu efisiensi dan mana yang harus tetap didorong.
“Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijaksana. Pemerintah harus menemukan posisi yang tepat untuk memangkas anggaran tanpa merugikan sektor yang esensial bagi masyarakat,” ujarnya.
Lasarus berharap agar efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan, agar tidak mengganggu sektor-sektor yang vital dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
