Suaraindo.id – Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar justru dialihkan ke proyek investasi besar yang belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Inilah yang terjadi dengan hadirnya Danantara, platform keuangan digital yang diklaim sebagai langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan investasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kehadiran Danantara tidak mengubah sistem keuangan dan tetap berada dalam pengawasannya. Namun, nihilnya laporan dari masyarakat bukanlah jaminan bahwa sistem ini bebas dari masalah. Kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menjadi celengan raksasa yang mengumpulkan keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menginvestasikannya dalam berbagai proyek besar, meniru konsep kapitalisme.
Ironisnya, di saat dana besar dialokasikan untuk investasi dan infrastruktur, sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Padahal, sektor-sektor ini merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sistem pengawasan Danantara dinilai tidak transparan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dana Alamsyah, menyoroti adanya klausul dalam UU BUMN yang mensyaratkan izin DPR sebelum auditor bisa memeriksa keuangan Danantara. Hal ini berpotensi membuka celah korupsi dan menjadikan Danantara sebagai alat akumulasi kapital bagi kelompok tertentu. Dengan berbagai potensi masalah yang ada, muncul pertanyaan besar: Apakah Danantara benar-benar hadir untuk kesejahteraan rakyat, atau justru menjadi celengan raksasa bagi segelintir elite?
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang berorientasi pada investasi, sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam Islam, harta rakyat tidak digunakan untuk investasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dikelola melalui baitulmal untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bahkan, baitulmal dapat memberikan stimulus ekonomi dengan pinjaman tanpa bunga atau modal usaha gratis bagi rakyat. Lebih dari itu, Islam melarang privatisasi sumber daya milik umum, yang justru sering menjadi objek investasi dalam sistem kapitalisme.
Dengan berbagai polemik yang menyelimuti Danantara, transparansi dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas utama agar uang rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. Jika tidak, program ini hanya akan menjadi proyek ambisius yang gagal membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
