Suaraindo.id – Pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu strategis tersebut mengemuka dalam Forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menilai tantangan fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif, inovatif, dan mandiri agar pembangunan tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh pada dana pemerintah pusat.
Menurut Edi, forum Outlook APEKSI tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan sepanjang 2025, tetapi juga wadah strategis untuk memetakan tantangan perkotaan yang semakin kompleks dan multidimensional.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk pula dukungan daerah terhadap program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujar Edi usai menyampaikan pidato pada Forum APEKSI Outlook, Sabtu (20/12/2025).
Ia mengakui, kebijakan pengurangan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota karena berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Namun demikian, kondisi tersebut menurutnya harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan dan strategi pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Pemerintah kota harus lebih kreatif dan inovatif dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik dan laju pembangunan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Edi menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui transformasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal kota.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Jika pelayanan publik kita benahi, investasi akan tumbuh, ekonomi bergerak, dan pembangunan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan,” imbuh Ketua APEKSI Komwil V Kalimantan itu.
Edi memastikan, seluruh masukan, gagasan, dan aspirasi para wali kota yang mengemuka dalam forum Outlook 2025 akan dirumuskan secara kelembagaan melalui APEKSI sebagai rekomendasi resmi.
“Hasil pembahasan ini akan kami formulasikan dan selanjutnya disampaikan serta dibahas di tingkat kementerian sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional,” tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
