SUARAINDO.ID ——- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Ballroom Kantor Bupati, kamis 9 april 2026.
Forum tersebut dilaksanakan sesuai amanat regulasi sebagai wadah penyepakatan prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, hingga penyelarasan program daerah dengan provinsi dan pusat.
Mengusung tema “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan”, Musrenbang ini menjadi momentum strategis dalam memasuki fase awal kulminasi pembangunan pada 2027.
Bupati Lombok Timur, Drs H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya sinergi program kabupaten dengan provinsi dan pusat, termasuk mengacu pada Asta Cita.
Menurutnya, perencanaan daerah harus sejalan dengan arah kebijakan di tingkat lebih tinggi.
“Program kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” tegasnya.
Sejumlah program yang telah berjalan, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Lombok Timur tercatat terdapat 104 Koperasi Merah Putih dan 241 dapur MBG.
Bupati mengingatkan agar capaian pembangunan tahun 2025 dapat dipertahankan.
Salah satu upaya yang ditekankan adalah pengawasan ketat terhadap pendapatan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati menekankan pentingnya konsistensi capaian pembangunan tanpa harus memasang target yang terlalu tinggi.
“RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan selaras dengan visi Makmur Mendunia,” ujarnya.
Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan sejumlah capaian positif pada 2025.
Angka kemiskinan turun dari 14,51 persen pada 2024 menjadi 13,53 persen. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, menempatkan Lombok Timur di peringkat kedua dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,35, dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat signifikan dari 62,93 menjadi 72,05.
Dari sisi fiskal, kinerja daerah tercatat mencapai Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, yang menunjukkan penguatan kapasitas fiskal dalam membiayai pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Heri Agustiadi, menyampaikan bahwa RKPD Provinsi NTB mengusung tema “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan” yang diharapkan dapat diselaraskan dengan RKPD kabupaten.
Salah satu program prioritas provinsi adalah Desa Berdaya, untuk mendorong pengelolaan potensi ekonomi desa secara optimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, menekankan pentingnya kesinambungan perencanaan berbasis data. Ia memastikan DPRD akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RKPD.
RKPD kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD provinsi dan pusat.
”Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja antara OPD dan kecamatan, penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, serta penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait kepesertaan Guru Tidak Tetap.
RKPD 2027, Pemkab Lombok Timur Selaraskan Program dengan Provinsi dan Pusat
