Foto bersama jajaran pengurus BPW KKW Sumatera Selatan (SuaraIndo.id/Dok)
SuaraIndo.id – Semangat persaudaraan masyarakat Wajo di perantauan kembali diteguhkan melalui pengukuhan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Wajo (KKW) Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2030 yang berlangsung di Wyndham OPI Hotel, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Palembang, Sabtu (27/6/2026).
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Keluarga Wajo, Dr. Drs. Amran Jamaluddin, A.P., M.T., jajaran pengurus KKW dari berbagai daerah, tokoh masyarakat, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan warga Wajo yang menetap di Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KKW, Amran Jamaluddin, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat yang hadir. Menurutnya, besarnya partisipasi warga mencerminkan kuatnya ikatan emosional dan semangat kebersamaan masyarakat Wajo di Bumi Sriwijaya.
"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Wajo di Sumatera Selatan. Kehadiran yang begitu besar hari ini menjadi bukti bahwa semangat persatuan, solidaritas, dan silaturahmi warga Wajo masih sangat kuat. Ini adalah modal utama organisasi untuk terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.
Amran menegaskan, Kerukunan Keluarga Wajo tidak hanya menjadi wadah silaturahmi bagi warga perantauan, tetapi juga harus menjadi organisasi yang mampu melahirkan program-program nyata dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, hingga pendampingan hukum.
Ia mengungkapkan, DPP KKW telah menginisiasi program pembelajaran berbasis daring dengan menghadirkan para akademisi, doktor, profesor, praktisi, dan tokoh masyarakat dari berbagai disiplin ilmu untuk berbagi pengetahuan kepada warga Wajo di seluruh Indonesia.
"Kami ingin organisasi ini menjadi ruang belajar bersama. Banyak putra-putri terbaik Wajo yang memiliki keahlian di berbagai bidang. Potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Wajo di mana pun berada," ujarnya.
Selain itu, Amran menekankan pentingnya pendataan warga Wajo sebagai dasar penyusunan program organisasi. Menurutnya, data yang akurat akan mempermudah pengurus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan sosial maupun pendampingan hukum apabila diperlukan.
"Yang paling utama adalah menjaga kerukunan keluarga Wajo. Setelah itu, seluruh warga perlu didata agar organisasi mengetahui keberadaan dan potensi anggotanya. Dengan begitu, program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Ketua BPW Kerukunan Keluarga Wajo Sumatera Selatan, H. Ahmas Tahir, S.Ag., S.H., mengatakan kepengurusan yang baru akan langsung bergerak melakukan konsolidasi organisasi hingga ke daerah-daerah.
Menurutnya, berdasarkan data Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sumatera Selatan, jumlah warga asal Sulawesi Selatan di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 200 ribu jiwa, dengan komunitas terbesar berasal dari Kabupaten Wajo.
"Warga Wajo tersebar di berbagai kabupaten dan kota, terutama di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa. Selain itu ada pula yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, aparatur sipil negara, hingga pelaku usaha," jelas Ahmas.
Ia mengatakan, salah satu program prioritas BPW KKW Sumatera Selatan adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap masyarakat Wajo di seluruh wilayah Sumatera Selatan sebagai basis penyusunan program organisasi.
"Kami akan segera melaksanakan rapat kerja untuk menyusun program prioritas sekaligus mengimplementasikan program DPP sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Wajo di Sumatera Selatan," ujarnya.
Menurut Ahmas, organisasi juga akan memperkuat fungsi sosial dengan membangun komunikasi yang lebih intensif antarwarga. Hal itu penting agar KKW dapat hadir memberikan solusi apabila ada anggota yang menghadapi persoalan sosial maupun hukum, khususnya sengketa keperdataan seperti masalah kepemilikan lahan.
Ia mengajak seluruh masyarakat Wajo untuk terus menjaga nilai-nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi persaudaraan, saling menghormati, dan saling mengingatkan sebagai fondasi kehidupan di tanah rantau.
"Kerukunan ini milik seluruh masyarakat Wajo. Tidak boleh ada sekat karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun profesi. Yang harus terus kita jaga adalah persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling membantu," tegasnya.
Pengukuhan BPW Kerukunan Keluarga Wajo Sumatera Selatan periode 2025–2030 diharapkan menjadi titik awal lahirnya organisasi yang semakin solid, adaptif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Melalui semangat reso temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata kerja keras yang sungguh-sungguh akan menghadirkan rahmat Tuhan KKW diharapkan menjadi rumah besar yang mempersatukan masyarakat Wajo sekaligus mendorong kemajuan generasi penerus di perantauan. (NS)
.jpeg)
.jpeg)