SUARAINDO.ID ------ Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta jajaran manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur segera menyusun langkah mitigasi konkret menghadapi potensi kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air baku dan mencegah terganggunya pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas air bersih, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur, harus menjadi prioritas utama.
Meski layanan air bersih telah terbantu melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga Batu Nampar dan sekitarnya, wilayah tersebut tetap berpotensi mengalami kekurangan pasokan saat musim kemarau.
Karena itu, ia meminta Direktur Utama PDAM bertindak bijaksana serta terus menjaga komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat agar distribusi air ke wilayah selatan tetap terjaga.
Sebelumnya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran PDAM. Menurutnya, capaian yang dipaparkan Direksi mencerminkan kondisi riil di lapangan dan menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan, termasuk respons cepat dalam menangani laporan kebocoran pipa.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena oleh berbagai capaian yang telah diraih.
"Hari ini kita boleh berbangga dengan capaian yang ada, namun kita harus tetap waspada menghadapi bulan Agustus dan September mendatang. Kita berdoa agar prediksi kekeringan dari BMKG tidak terjadi. Namun, secara internal, PDAM harus fokus pada langkah mitigasi dan pencarian solusi konkret," tegasnya. Rabu 7 Juli 2026
Bupati juga menyoroti kerusakan jaringan pipa yang kerap terjadi akibat proyek pelebaran jalan maupun pembangunan gorong-gorong. Ia meminta adanya aturan yang mewajibkan kontraktor berkoordinasi dengan PDAM sebelum melakukan pembongkaran serta bertanggung jawab menormalisasi atau mengganti pipa yang rusak.
Pemerintah Daerah, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan DPRD Lombok Timur untuk menyiapkan payung hukum, baik melalui Peraturan Daerah maupun regulasi lainnya, guna melindungi infrastruktur penyediaan air bersih.
Sebagai langkah jangka panjang, Bupati menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama PDAM memetakan potensi sumber air baru. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan mata air milik masyarakat demi menjamin keberlanjutan penyediaan air bersih.
Selain itu, Bupati menanggapi tingginya akumulasi piutang pelanggan PDAM yang mencapai sekitar Rp11 miliar. Ia mengarahkan agar kebijakan penghapusan piutang diprioritaskan bagi pelanggan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan finansial.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Lombok Timur Sopyan Hakim menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan air minum dan air bersih yang adil, merata, berkelanjutan, serta memenuhi standar kesehatan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP), PDAM Lombok Timur memperoleh opini Wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
Adapun hasil evaluasi BPKP Perwakilan NTB terhadap tahun buku 2025 menempatkan perusahaan pada kategori Sehat berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM serta memperoleh klasifikasi Cukup sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.
"Capaian tersebut menempatkan PDAM Lombok Timur sebagai PDAM terbaik kedua di Provinsi NTB," ujar Sopyan.
Kepercayaan masyarakat terhadap layanan PDAM juga terus meningkat. Pada 2024 jumlah pelanggan tercatat sebanyak 29.036 sambungan. Hingga 31 Desember 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi 36.339 pelanggan atau bertambah 7.303 sambungan baru. Tren pertumbuhan berlanjut hingga Juli 2026 dengan penambahan 5.059 pelanggan sehingga total pelanggan yang dilayani mencapai 41.389 sambungan.
Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur, H. Mulyadi, menyampaikan bahwa hasil pengawasan selama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan seluruh aspek perencanaan, teknik, administrasi keuangan, hingga operasional perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan yang berlaku.
Ia berharap Pemerintah Daerah terus memberikan dukungan melalui penguatan regulasi dan fasilitasi berbagai program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Perekonomian, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
