Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Ria Norsan, industri kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia, terutama melalui kontribusinya terhadap penerimaan negara dari sektor ekspor. Karena itu, daerah-daerah penghasil sawit perlu mendapatkan perhatian dan manfaat yang lebih proporsional dari keberadaan komoditas tersebut.
“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” ujar Ria Norsan.
Ia mengatakan, pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit, harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.
Dalam forum tersebut, Gubernur Kalbar juga menyampaikan aspirasi terkait pentingnya konsistensi pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan industri sawit. Menurutnya, daerah penghasil harus memperoleh ruang yang lebih besar untuk merasakan dampak positif dari aktivitas ekonomi yang berasal dari wilayahnya.
Salah satu hal yang didorong Ria Norsan adalah penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit bagi daerah penghasil. Menurutnya, pembagian manfaat yang lebih adil akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum AKPSI, Mudyat Noor, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan hanya komoditas perdagangan internasional, tetapi juga sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, tema “Sawit Untuk Rakyat” mencerminkan semangat bersama untuk memastikan seluruh rantai industri sawit, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga industri pengolahan, mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Tema ‘Sawit Untuk Rakyat’ merupakan semangat utama AKPSI. Kita ingin memastikan seluruh ekosistem perkelapasawitan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten penghasil,” ujar Mudyat.
Ia juga mendorong agar penyaluran Dana Bagi Hasil kelapa sawit dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, dana tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat di tingkat global.
Selain aspek ekonomi, Workshop AKPSI dan Sawit Ekspo 2026 juga membahas pentingnya tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. AKPSI menegaskan komitmennya untuk mendorong praktik perkebunan yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
“AKPSI berkomitmen penuh mendukung praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tambah Mudyat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menyampaikan bahwa pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional maupun daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, khususnya petani sawit rakyat.
“Semangat ‘Sawit Untuk Rakyat’ harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi dan memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam ekosistem kelapa sawit nasional,” ujarnya.
Ahmad Wiyagus menambahkan, pemerintah terus berkomitmen memperkuat tata kelola sektor sawit melalui penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Dengan integrasi kebijakan yang semakin baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor kelapa sawit diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil,” pungkasnya.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 tersebut dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia. Kegiatan juga menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan industri sawit, mulai dari penguatan hilirisasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, hingga strategi menghadapi persaingan pasar global.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah penghasil sawit berharap sektor perkebunan kelapa sawit ke depan tidak hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)