suaraindo.id – Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), Muhammad Natsir Sahib, menilai pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri yang menyudutkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pernyataan tidak proporsional dan minim pijakan data. Ia mengingatkan, ruang publik seharusnya diisi dengan kritik yang sehat, bukan asumsi yang berpotensi menyesatkan.
Menurut Natsir, seorang pejabat publik sekaligus akademisi semestinya menjunjung tinggi etika intelektual dalam menyampaikan pendapat. Tuduhan yang disampaikan tanpa pembuktian kuat justru berisiko mencederai akal sehat publik.
“Dalam tradisi santri, berbicara itu ada adabnya. Menyampaikan kritik tanpa dasar yang jelas kepada sosok yang telah lama mengabdi pada negara bukanlah sikap arif, apalagi dilakukan oleh figur publik,” ujar Natsir dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa isu keterkaitan Luhut dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) bukanlah hal baru dan berulang kali dimunculkan tanpa pernah dibuktikan secara hukum. Padahal, rekam jejak Luhut justru menunjukkan konsistensi dalam menjaga kepentingan lingkungan dan masyarakat, khususnya di kawasan Danau Toba.
“Sejak lama, bahkan jauh sebelum isu ini ramai, Pak Luhut telah bersikap tegas terhadap praktik yang merusak ekosistem Danau Toba. Fakta yang jarang diungkap adalah inisiatif beliau sendiri yang mendorong agar lahan-lahan bermasalah dikembalikan untuk rakyat dan dipulihkan melalui pendekatan pertanian berbasis teknologi,” jelasnya.
Natsir juga menepis anggapan bahwa Luhut mengejar jabatan atau kekuasaan. Menurutnya, berbagai posisi strategis yang diemban Luhut selama ini lebih merupakan bentuk pengabdian daripada ambisi pribadi.
“Beliau sudah berada di usia yang sangat layak untuk beristirahat. Namun ketika negara memanggil, beliau memilih tetap mengabdi. Ini bukan soal materi, melainkan tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara,” tambahnya.
FOKSI mengingatkan bahwa narasi negatif yang dibangun tanpa verifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan mengalihkan bangsa dari agenda besar pembangunan.
“Kritik itu penting, tapi harus berdiri di atas data, bukan prasangka. Kami mengajak semua pihak untuk melakukan tabayyun sebelum melontarkan tudingan. Santri Indonesia tidak ingin bangsa ini terjebak dalam kegaduhan yang melemahkan semangat persatuan,” pungkas Natsir Sahib.
