SUARAINDO.ID ——– Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan (GASAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi damai di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga objek vital ekonomi dari aksi pemblokiran, selasa 2 Juni 2026.
Koordinator Lapangan GASAK NTB, Yandis menegaskan, aksi yang dilakukan pihaknya bukan merupakan gerakan tandingan terhadap kelompok masyarakat yang memperjuangkan pemekaran Pulau Sumbawa.
”
Dikatakan, aksi ini bukan aksi tandingan. Ini adalah gerakan moral dan solidaritas atas isu yang berkembang terkait rencana pemblokiran objek vital.
”Kami ingin mengingatkan bahwa pelabuhan, bandara, dan terminal merupakan akses ekonomi masyarakat yang tidak boleh diblokade,” ujar Yandis saat menyampaikan pernyataan di sela aksi.
Menurutnya, GASAK NTB mendukung penuh perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa, dalam mendorong pembentukan PPS. Namun, dukungan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu kepentingan publik.
Dalam aksi tersebut, GASAK NTB menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, mendukung perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa terkait pembentukan PPS. Kedua, meminta kelompok perjuangan pemekaran untuk tidak melakukan blokade terhadap objek vital ekonomi dan fokus menyampaikan aspirasi kepada pemerintah eksekutif maupun legislatif.
Ketiga, mendesak pemerintah pusat segera memberikan kepastian politik dan hukum terkait usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Keempat, meminta DPR RI dan DPD RI membuka forum dialog resmi dengan perwakilan masyarakat Pulau Sumbawa guna membahas perkembangan serta hambatan proses pemekaran.
Kelima, menuntut transparansi pemerintah pusat mengenai status, kajian, dan tahapan usulan pemekaran yang telah diajukan. Keenam, mendesak Pemerintah Provinsi NTB meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Pulau Sumbawa sembari menunggu keputusan pemekaran. Ketujuh, meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis terhadap massa aksi pendukung PPS.
Yandis juga mengajak seluruh masyarakat NTB untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang beredar, termasuk isu pemblokiran pelabuhan yang hingga saat ini belum terjadi.
”Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Jangan sampai isu yang berkembang memicu tindakan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” katanya.
Yandis menilai pemerintah pusat perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan usulan pembentukan PPS agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, kejelasan sikap dan komunikasi yang terintegrasi dari pemerintah pusat dapat membantu menjaga stabilitas sosial di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok.
Hingga saat ini, aktivitas di Pelabuhan Kayangan terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun aksi pemblokiran.
GASAK NTB menilai seluruh gerakan penyampaian aspirasi yang berlangsung masih berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
GASAK NTB Gelar Aksi Damai di Pelabuhan Kayangan, Tolak Wacana Blokade Objek Vital
