Suaraindo.id- Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi Covid-19 di awal Januari 2021. Namun, pembelajaran tatap muka tersebut dikhawatirkan menimbulkan klaster baru di lingkungan institusi pendidikan, apalagi setelah libur akhir tahun.
Hal itu disampaikan Pakar Epidemiologi, Defriman Djafri, Jumat (27/11). Menurutnya, Desember nanti akan banyak agenda yang melibatkan orang banyak, diantaranya dari Pilkada serentak, libur natal, tahun baru serta akhir tahun.
“Akhir tahun itu mobilitas masyarakat makin tinggi dan berpotensi menjadi sebaran baru Covid-19. Bayangkan saja, di awal Januari sekolah tatap muka dilakukan, tentunya menjadi kekhawatiran sekolah akan klaster terbaru sangat beralasan,” ujarnya.
Defriman Djafri menyampaikan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ke depan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.
Pertama, dari sisi kebijakan remot kontrolnya diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Tentunya Pemda harus benar-benar memahami dan menilai resiko yang akan dihadapi. Kedua, di dalam tatanan ini yang menjadi turunannya yaitu ke Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua dan siswa, bahwa potensi resiko ini harus sampai ke siswa, karena pembelajaran di masa pandemi tidak sama dengan masa tidak pandemi Covid-19.
“ketiga, dalam memberikan pembelajaran kepala sekolah dan orang tua untuk memastikan kepengawasaanya, karena mereka bukan orang dewasa tapi masih anak-anak. Hal ini yang harus dijelaskan kepada orang tua murid serta pembahasan yang di buat pemerintah,” ujarnya.
Defriman Djafri juga mengatakan, yang paling berat yaitu bagaimana mendapatkan izin dari orang tua murid atau keterimaan orang tua menjamin anaknya mau untuk sekolah tatap muka kembali, tentu tidak mudah. Untuk itu sekolah dan komite menyakinkan orang tua untuk anaknya sekolah tatap muka, diantaranya menyakinkan bahwa sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan seperti 3M yaitu, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.
“Jangan nanti anak-anak sampai tukaran masker,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, diwakili Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suindra, menyampaikan kebijakan ke depan sesuai SKB 4 menteri yang mengamanahkan akan ada sekolah tatap muka 1 Januari 2021.
“Sekolah tatap muka kembali itu disesuaikan dengan zonasi. Yang menjadi permasalahan yaitu kebijakan kabupaten kota setempat, apa keputusannya. Intinya, sesuai kebijakan kabupaten kota, kerena mereka yang tau daerahnya masing-masing. Namun untuk ikut, kami juga mempedomani perda AKB, kita akan rapat koordinasi untuk menyampaikan kebijakan apa serta protokol apa yang diambil sekolah,” ujarnya.
Suindra mengatakan, Dinas Pendidikan Sumbar akan berkoordinasi dengan Gubernur langkah apa yang akan diambil, dan pihaknya juga sudah menyiapkan konsep seperti apa belajar tatap muka di masa pandemi sesuai kebijakan Perda AKB. Kemudian, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait kesiapan serta keputusan yang akan diambil.
Saat ini, Disdik Sumbar sudah menyiapkan empat konsep tersebut yaitu daring, tatap muka, luring, dan gabungan/blended. Pihaknya memberikan kebebasan kepada sekolah memakai mana yang sesuai untuk kondisi daerahnya masing-masing. Jadi, ada pilihan dan solusi yang ditawarkan.
“Kita mengikuti keputusan kabupaten kota, namun harus ketat sekali protokol kesehatannya. Lama siswa sekolah dalam sehari hanya 4 jam, satu kelas maksimal 18 orang, kita pastikan sekolah steril,” ujarnya dalam diskusi daring yang digelar BNPB bersama Singgalang.
Untuk itu, pihaknya meminta kepala sekolah berkorondiansi dengan satgas setempat. Hal itu dilakukan jika ada anak yang tergejala untuk melakukan tindakan pertolongan.
Ditambahkan Dewan Pendidikan Sumbar, Syukri Umar mengatakan, sekolah akan dibuka 1 Januari merupakan berita yang sangat gembira. Untuk itu, pihaknya tidak ingin belajar tatap muka menjadi klaster baru di lingkungan institusi pendidikan.
“Tentu kita akan mengawal ini secara bersama-sama, dengan harapan sekolah tatap muka jangan menjadi petaka,” ujarnya.
Kemudian, meski kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka bupati dan walikota, namun harus tetap mengimput dari sekolah, karena setiap sekolah berbeda-beda. Intinya, utamakan kesehatan dan keselamatan siswa.(AW)
