Suaraindo.id – Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dan melupakan permasalahan yang hadir di setiap tahun.
“Nah kita tetap mengutamakan pencegahan ya ataupun tindakan preventif agar tidak terjadi kebakaran, jadi kita fokus kepada tindakan pencegahan,” kata Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Selasa (30/6/2020) .
Norsan sampaikan bahwa Gubernur sudah mengeluarkan Pergub untuk sanksi terhadap para pelaku pembakaran hutan . “Dan juga sosialisasi kepada masyarakat dan juga melalu mangala atnik kemudian ada juga asosiasi yang dibentuk perkebunan itu desa mandiri api itu juga sampaikan kepada mereka,” terang Norsan.
Sekitar 8,4 Juta hektare hutan yang ada di kawasan wilayah provinsi Kalimantan Barat. Dari 8,4 Juta hektare hutan yang ada di Kalbar ini terdapat 2,8 Juta hektare hutan gambut yang menjadi sasaran empuk kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Barat.
Norsan mengatakan bahwa ia dan pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga pemilik lahan perkebunan agar tidak membakar hutan.
“Nah kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat juga kepada konsensi perkebunan supaya tidak membuka lahan dengan membakar, kita sampaikan ada sanksinya,” lanjutnya.
Ria Norsan katakan, kebakaran hutan menjadi salah satu masalah tahunan baik pembakaran hutan yang tidak disengaja maupun pembakaran hutan yang disengaja demi pembuatan lahan atau perusahaan.
“Dampak yang ditimbulkannya kebakaran hutan dan lahan yakni kerusakan ekonomi masyarakat,menurunnya keanekaragaman hayati,dan terutama asap dari pembakaran lahan dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas kehidupan bermasyarakat,” kata Norsan.
Ia sampaikan ,untuk pengendalian Karhutla menjadi PR bersama semua pihak terkait setempat,upaya untuk mengurangi Karhutla ini harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga pengendalian Karhutla dapat dilakukan semaksimal mungkin.
“Sehingga sosialisasi kepada masyarakat ini mudah-mudahan pencegahan ini akan bisa terealisasi dan masyarakat tidak akan melakukan pembakaran dengan pembukaan lahan,” tegasnya.
Norsan sampaikan bahwa untuk di tahun 2020 ini bisa mengantisipasi dengan melihat perkembangan kemarau di tahun 2019 .
“Ini agak sedikit lembab, sehingga mungkin kebakaran tidak terjadi seperti 2019,dan juga kita sudah pengalaman di 2019 jadi antisipasi kita lebih maksimal untuk pencegahan,” terang Norsan.
Untuk anggaran dana Karhutla , Norsan mengatakan bahwa selain didapat dari APBD provinsi Kalbar juga didapatkan dari biaya APBN yang di setor dari BNBP Pusat.
