Tidak Makai Masker di Sumbar, Berikut Sanksi Denda dan Kurungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha yang Langgar Protokol Kesehatan

  • Bagikan

Suaraindo.id- Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (11/9/2020). Dengan pengesahan tersebut, masyarakat diharapkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Hidayat menyampaikan Perda ini merupakan Perda perdana tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang yang ada di Indonesia.

“Pembentukan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bisa disebut merupakan Perda pertama di Indonesia karena Pansus belum menemukan referensi adanya Perda terkait di tingkat provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Hidayat menjelaskan Perda tersebut dibahas selama lebih kurang sepuluh hari sejak nota pengantar disampaikan Gubernur Sumbar pada 2 September 2020, tercepat sepanjang sejarah dalam pembahasan Perda oleh DPRD Sumbar. Meski demikian, pembahasan Perda tetap melalui mekanisme yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan Perda ini yaitu untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kegaduhan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari dampak Covid-19, mencegah penyebaran Covid-19 dengan memanfaatkan peran aktif masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.

“Intinya adalah dengan Perda ini mewujudkan kesadaran bersama untuk saling menjaga kedisiplinan gotong royong dalam penerapan protokol kesehatan,” jelas Hidayat.

Isi Perda ini yaitu kejelasan sasaran penerapan protokol kesehatan, bisa menjadi referensi hukum bagi kabupaten/kota hingga nagari/desa, pembentukan tim sosialisasi, edukasi, dan peran serta masyarakat di luar pemerintahan. Kemudian, pengaturan penerapan protokol kesehatan Covid-19 beserta sanksinya juga diterapkan di instansi pemerintahan. Selanjutnya, pemberian reward kepada penanggungjawab kegiatan usaha yang disiplin menerapkan protokol kesehatan, lalu membuka kran donasi dari masyarakat.

Terkait persoalan sanksi berupa ketentuan pidana, Hidayat menjelaskan setiap orang yang tidak mengenakan masker akan dipidana kurungan dua hari atau denda  Rp250.000. Sanksi pidana ini diberlakukan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggan dilakukan lebih dari satu kali.

Setiap penanggung-jawab usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan aktivitas usaha dipidana kurungan paling lama 1 bulan, atau denda paling banyak Rp15 juta. Sanksi pidana ini juga diberlakukan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggan dilakukan lebih dari satu kali. Penegakan aturan dilakukan Satpol PP dan pihak kepolisian baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Uangnya masuk ke kas provinsi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, perda tersebut berfungsi kesiapun pelanggar protokol kesehatan dan nakal tidak memakai masker saat beraktifitas keluar rumah.

“Tidak ada pengecualian terkena sanksi ini, masyarakat,  ASN dan lain-lain yang melanggar akan di sanksi” ucap irwan prayitno. (Red)

  • Bagikan