Lebih dari 100 Pejabat Partai Islamis Utama Tunisia Mengundurkan Diri sebagai Bentuk Protes

  • Bagikan
Unjuk rasa berlangsung di depan Parlemen Tunisia setelah Presiden Kais Saied membubarkan parlemen dan memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi pada 25 Juli, di Tunis, Ibu Kota Tunisia, 26 Juli 2021. (Foto: Fethi Belaid/AFP)

Suaraindo.id–Lebih dari 100 pejabat Partai Islamis Tunisia, Ennahdha, mengumumkan pengunduran diri mereka pada Sabtu (25/9) untuk memprotes pilihan kepemimpinan gerakan itu dalam menghadapi krisis politik negara Afrika Utara itu.

Perpecahan dalam jajaran Ennahdha terjadi di tengah krisis politik yang mendalam di Tunisia. Pada bulan Juli, Presiden Kaïs Saied memutuskan untuk memecat perdana menteri negara itu, menangguhkan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif, dengan alasan keadaan darurat nasional. Para pengkritiknya menyebut tindakannya sebagai kudeta.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (25/9), 113 pejabat Partai Ennahdha, termasuk anggota legislatif dan mantan menteri, mengatakan mereka telah mengundurkan diri.

“Ini adalah keputusan yang definitif dan tidak dapat dibatalkan,” kata Samir Dilou, anggota legislatif dari Partai Ennahdha dan mantan menteri (2011-2014), kepada The Associated Press.

Dilou mengatakan keputusan untuk mengundurkan diri terkait dengan “ketidakmungkinan untuk mereformasi partai dari dalam” karena keputusan dibuat oleh ketua partai, Rachid Ghannouchi, dan rombongannya. Ia juga mencatat bahwa Ennahdha, partai terbesar di parlemen, telah gagal melawan tindakan Saied.

Awal pekan ini, Saied mengeluarkan dekrit presiden yang memperkuat kekuasaan yang sudah hampir seluruhnya ia berikan kepada dirinya sendiri dua bulan lalu.

Dekrit itu termasuk diteruskannya penangguhan kekuasaan parlemen, penangguhan kekebalan semua anggota legislatif dari upaya penuntutan, serta pembekuan gaji anggota parlemen.

Mereka juga menyatakan bahwa niatan Saied mulai sekarang untuk memerintah negara itu dengan menggunakan dekrit presiden saja dan mengabaikan sebagian konstitusi. Pembuatan undang-undang tidak akan melalui parlemen, yang kekuasaannya ia bekukan, dan memberinya kekuasaan yang hampir tak terbatas.

Saied mengatakan bahwa keputusannya pada bulan Juli itu diperlukan untuk menyelamatkan negara tersebut di tengah kerusuhan atas masalah keuangan dan penanganan pemerintah terhadap krisis virus corona Tunisia. [rd/ft]

  • Bagikan