Pertikaian Australia dan Solomon Meruncing

  • Bagikan
Perdana Menteri Australia Scott Morrison memberi isyarat selama konferensi pers di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, 10 April 2022. (Foto: via AP)

Suaraindo.id–Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Kamis (5/5), mendesak semua pihak untuk bersikap tenang setelah pemimpin Kepulauan Solomon mengatakan negaranya menghadapi ancaman invasi dan diperlakukan seperti bayi yang memegang pistol.

Morrison, yang menghadapi pemilihan federal pada 21 Mei, berusaha meredakan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintahnya setelah negara kepulauan Pasifik itu menandatangani pakta keamanan dengan China bulan lalu.

Kesepakatan Solomon dan China menimbulkan keprihatinan di Australia dan Amerika Serikat. Kedua negara itu khawatir kesepkatan tersebut dapat memberi Beijing pijakan militer di Pasifik Selatan, yang jaraknya kurang dari 2.000 kilometer dari pantai Australia.

“Kita harus tenang dan sabar saat menghadapi masalah ini,” kata Morrison kepada wartawan, Kamis.

Pemimpin Australia itu mengatakan ia prihatin dengan keamanan Kepulauan Solomon dan Pasifik setelah Perdana Menteri Manasseh Sogavare menandatangani “pengaturan rahasia” dengan Beijing.

Morrison bersikeras mengatakan bahwa pemerintahnya memperlakukan negara itu secara setara. Namun, Sogavare kesal dengan kritik AS dan Australia terhadap kesepakatan itu.

“Kami menyesalkan terus berlanjutnya sikap kurang percaya pihak-pihak terkait,” kata Sogavare kepada parlemen Selasa. Ia menambahkan. “tidak ada yang perlu dikhawatirkan” dengan pakta tersebut.

Tanpa menyebut negara, Sogavare mengatakan telah ada “peringatan intervensi militer” jika kepentingan negara lain terganggu di Kepulauan Solomon.

“Dengan kata lain, Ketua Parlemen, kita menghadapi ancaman invasi. Dan itu serius,” kata perdana menteri itu.

Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele menghadiri upacara penandatanganan di Aula Besar Rakyat di Beijing, China, 9 Oktober 2019. (Foto: Reuters)
Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele menghadiri upacara penandatanganan di Aula Besar Rakyat di Beijing, China, 9 Oktober 2019. (Foto: Reuters)

“Kita diperlakukan seperti siswa TK yang berjalan-jalan dengan Colt 45 di tangan kita, dan karena itu kita perlu diawasi,” tambahnya. “Kita terhina.”

Pemerintah Sogavare memutuskan hubungan dengan Taiwan pada September 2019 untuk mendukung hubungan diplomatik dengan China, sebuah peralihan yang membuka investasi tetapi memicu persaingan antara Solomon dan Taiwan.

November lalu, protes terhadap pemerintahan Sogavare berkobar menjadi kerusuhan di ibu kota Honiara, tepatnya di kawasan pecinan.

Australia mengerahkan sekitar 100 polisi dan tentara penjaga perdamaian militer sebagai tanggapan atas permintaan Kepulauan Solomon. Mereka bergabung dengan pasukan dari Selandia Baru, Fiji dan Papua Nugini.

Namun Sogavare mengatakan seorang “utusan pribadi” Morrison telah memberitahunya pada saat itu bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak akan melindungi bisnis China atau kedutaan China.

Kawasan pecinan itu tidak dapat diselamatkan “karena polisi kita kewalahan”, kata Sogavare, sambil menambahkan bahwa “aturan keterlibatan” menghalangi pengerahan langsung pasukan penjaga perdamaian.

Perdana menteri itu mengatakan polisi Kepulauan Solomon tidak dapat menjamin perlindungan kedutaan China selama kerusuhan Honiara.

Menurutnya, Duta Besar China telah meminta pemerintah Solomon untuk mengizinkannya mendatangkan 10 polisi khusus membantu mengamankan kedutaan.

“Berdasarkan konvensi PBB, kita sepenuhnya berkewajiban untuk mengabulkan permintaan itu,” kata Sogavare. [ab/uh]

  • Bagikan