Rancangan Penggunaan Pagu Anggaran 2023 Lombok Timur

  • Bagikan

Suaraindo.id—Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun Anggaran 2023 pada sidang paripurna ke-4 masa sidang pertama digedung DPRD Lombok Timur, Senin 28 November 2022.

Bupati menyampaikan, Raperda APBD Lombok Timur Tahun 2023 disusun dengan komposisi pendapatan daerah sebesar 2,873 triliun lebih, belanja daerah sebesar 2,813 triliun lebih. Sementara, penerimaan pembiayaan daerah sebesar 12,182 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 7,4 miliar.

Disebutkan, pendapatan terdiri dari komponen PAD sebesar 419,387 miliar, Pendapatan transfer sebesar 2,429 triliun dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar 24,619 miliar.

Sementara dari sisi belanja, terdiri dari Belanja Operasi yang direncanakan sebesar 1,937 triliun, belanja modal sebesar 447,124 miliar yang diperuntukan pengadaan aset tetap dan aset lainnya guna pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terakit langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Komponen lainnya yakni, Belanja Tak Terduga sebagai pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebesar 10 miliar.

Belanja transfer yang juga masuk dalam komponen belanja dialokasikan sebesar 420,830 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan untuk belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebesar 15,532 miliar dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar 405,302 miliar mencakup Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Sementara pada aspek pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar 12,182 miliar yang merupakan estimasi rasional atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 70,4 miliar.

Sukiman Azmy menyebutkan, Angka tersebut merupakan penyertaan modal pada PDAM sebesar 1,5 miliar dan pembayaran cicilan pokok hutang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar 68,9 miliar.

Menanggapi Rancangan Perda APBD 2023, DPRD Lombok Timur menyetujui dilakukan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah penekanan, di antaranya, memastikan agar tidak ada lagi hutang jatuh tempo pada tahun 2023.

Peningkatan target PAD masing-masing OPD yang diharapkan mengurangi beban daerah. Pengelolaan keuangan BLUD yang lebih transparan.

Mengangkat seluruh guru yang lulus passing grade untuk menjadi PPPK dan sinergisitas masing-masing OPD teknis dalam penanganan stunting dan perlidungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pada kesempatan tersebut, DPR Lombok Timur meminta penjelasan Bupati terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2023 mendatang.

Selain itu pemerintah daerah diminta tetap melakukan antisipasi bencana puncak musim penghujan terkait dampak dari banjir, tanah longsor, serta mengantisipasi kesehatan masyarakat pasca musim penghujan.

Penulis: NanangEditor: Redaksi
  • Bagikan