Suaraindo.id – Pada Musrenbang ini dihadiri Pj. Guberbur Sumatera Utara Hassanudin dan sejumlah Kepala Daerah seperti Pj Bupati Langkat, Bupati Deliserdang, Bupati Sergai, Pj Bupati Batubara, Bupati Labuhanbatu Utara, Plt Bupati Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Walikota Binjai, Pj Walikota Tebing Tinggi, Walikota Tanjung Balai, Walikota Medan, OPD dan tamu undangan lainnya. di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/02/2024).
Dalam kesempatan itu Bupati Asahan mengatakan, dalam melaksanaan roda Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Asahan mempedomani 10 program prioritas kabupaten asahan yang tertuang pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Asahan tahun 2021-2026, yakni, Digitalisasi Birokrasi, program ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efektif, inovatif dan akuntabel. Program ini selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Utara yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
Selanjutnya Pj Bupati Batu Bara Nizhamul menyebut berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan kabupaten batu bara yang telah dilaksanakan dengan kesinambungan dan selaras.
Ditempat yang sama, Pj. Gubsu pada bimbingan dan arahannya mengatakan, forum Pra Musrenbang ini dilakukan agar setiap daerah yang ada di Pantai Timur yang termasuk dalam forum Pra Musrenbang melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi setiap perencanaan yang dibuat. Karena hal ini harus kita diskusikan untuk dapat dirumuskan dalam program pembangunan daerah di masing-masing wilayah di Pantai Timur.
Hassanudin juga mengatakan, isu strategis lainnya, adalah terbangunnya ruas tol Tebing-Indrapura-Limapuluh dengan harapan kedepan akan terbangun tol Rantau Prapat menyambung ke tol Riau.
Selain itu juga dengan terbangunnya ruas tol Medan-Binjai-Stabat, yang terbangun sampai ke Langsa dan Aceh. maka wilayah Pantai Timur akan terhubung dan menjadi pintu masuk arus barang dan orang dari dua provinsi Riau dan Aceh.
“Kita harus dapat memanfaatkan keuntungan lokasi ini dengan keberadaan infrastruktur jalan, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan. Kita juga berharap dapat menarik arus pergerakan barang dari Aceh dan Riau ke Sumatera Utara sekaligus menjadi peluang menawarkan untuk berinvestasi di Sumatera Utara sehingga akan terbangun pusat-pusat aglomerasi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Hassanudin, iklim investasi harus tercipta kondusif dengan upaya memberikan upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang murah, dan harga dan sewa tanah yang murah bila dibandingkan provinsi lain.
Menurutnya hal-hal seperti ini mampu menaikkan daya saing Provinsi Sumut dibandingkan provinsi lain. Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, penyusunan RKPD 2025 difokuskan pada empat isu utama yakni pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif serta pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovastif.
