SUARAINDO.ID —— Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp14 miliar dari APBD untuk perbaikan dan rehabilitasi sekolah pada tahun ini.
Lokasi sekolah yang akan ditangani, telah ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan paling berat.
Selain dari APBD, upaya revitalisasi juga didukung lembaga nonpemerintah. Tahun ini, Happy Hearts Indonesia bersama mitra dari Australia merevitalisasi 12 satuan pendidikan.
Enam sekolah telah dituntaskan pada semester pertama, sementara enam lainnya dikerjakan pada semester kedua.
Menurut Nurul Wathoni, tantangan utama di Lombok Timur adalah tingginya jumlah sekolah rusak yang mencapai 152 unit.
Kerusakan banyak terjadi di wilayah pesisir, seperti sepanjang Labuhan Haji hingga Jerowaru, terutama pada bangunan dengan konstruksi rangka baja yang rentan korosi.
“Sekolah itu terus berproses. Tahun ini diperbaiki, tahun berikutnya bisa muncul kerusakan baru. Apalagi di kawasan pantai, rangka baja cepat sekali mengalami kerusakan,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian mempertimbangkan alternatif konstruksi yang lebih tahan lama untuk wilayah pesisir.
Dinas memprioritaskan sekolah dengan kategori rusak berat, termasuk bangunan yang nyaris roboh.
Sementara untuk tingkat SMP, rata-rata masih dalam kondisi cukup baik dan masuk kategori rehabilitasi ringan hingga sedang.
Nurul Wathoni menegaskan tidak mungkin seluruh 152 sekolah tertangani dalam satu tahun anggaran.
Jika program berjalan rutin dan berkelanjutan, penanganan diperkirakan dapat tuntas dalam tiga tahun.
Salah satu kendala utama adalah legalitas aset. Sejumlah sekolah belum memiliki sertifikat tanah atas nama sekolah, yang menjadi syarat penting untuk mendapatkan program revitalisasi dari pusat.
“Kami masih berkoordinasi dengan bidang aset untuk mendata sekolah-sekolah yang belum memiliki sertifikat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” katanya.
Nurul Wathoni menekankan, pentingnya peran kepala sekolah dan operator dalam memperbarui data sarana prasarana di Dapodik. Pembaruan data menjadi syarat untuk memperoleh berbagai bantuan, termasuk program digitalisasi sekolah.
Sejak 13 Mei, sekolah diminta memperbarui data untuk mendapatkan paket bantuan digital berupa laptop, televisi digital, dan akses internet.
Bantuan ini bersifat swakelola dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berada di pusat, sehingga barang dikirim langsung ke sekolah.
Tahun 2026, kuota bantuan digitalisasi untuk Lombok Timur menyasar 286 SD. Sebelumnya, bantuan serupa telah banyak diterima TK dan PKBM.
“Digitalisasi ini sangat membantu proses pembelajaran, apalagi untuk pelaksanaan TKA yang wajib menggunakan perangkat laptop,” ujarnya.
Kadis Dikbud Lotim: Rp14 Miliar APBD untuk Rehab Sekolah, 152 Unit Rusak Butuh Penanganan Berkelanjutan
