Suaraindo.id – Aceh, yang dulunya porak-poranda akibat gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, telah menunjukkan banyak kemajuan dalam perekonomiannya berkat bantuan internasional dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Namun, meski dua dekade telah berlalu, kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang menghambat provinsi yang dikenal sebagai Serambi Makkah ini untuk sepenuhnya bangkit.
Pada 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami menewaskan hampir seperempat penduduk Aceh dan menghancurkan infrastruktur serta perekonomian lokal. Bantuan internasional yang datang pasca bencana, bersama dengan alokasi DOKA sejak tahun 2008, telah memainkan peran penting dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Meskipun demikian, kemiskinan di Aceh belum benar-benar teratasi.
Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Prof. Dr. Mukhlis Yunus, menyebutkan bahwa meskipun perekonomian Aceh telah menunjukkan perbaikan pasca-tsunami, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dari perekonomian yang sempat terjun hingga -10 persen, Aceh kini tumbuh sekitar 5 persen. Namun, angka ini masih jauh dari potensi maksimal yang seharusnya dimiliki Aceh.
Menurut Mukhlis, salah satu faktor utama yang menghambat pemulihan perekonomian Aceh adalah ketergantungan yang tinggi pada dana otonomi khusus (otsus), tanpa adanya inovasi ekonomi yang berarti. Ia menambahkan bahwa meskipun dana otsus telah digelontorkan sejak tahun 2008, sebagian besar dana tersebut masih digunakan untuk belanja konsumtif dan belum cukup mendorong diversifikasi ekonomi.
“Dana otsus seharusnya dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang, namun kenyataannya, sebagian besar digunakan untuk belanja rutin. Ini menciptakan siklus ketergantungan fiskal yang sulit diputus,” ungkapnya
Selain ketergantungan pada dana otsus, Aceh juga dihadapkan pada masalah birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan stereotip bahwa Aceh masih belum aman, yang berdampak pada iklim investasi. Beberapa masalah seperti konflik lahan dan isu keamanan di beberapa daerah masih menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di provinsi ini.
Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Aceh, namun Mukhlis menilai bahwa sektor energi, khususnya migas, memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Aceh juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya dan ekowisata, termasuk wisata tsunami. Sektor kelautan dan perikanan serta ekonomi kreatif juga harus diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Pembangunan berbasis keberlanjutan harus diupayakan dengan cara mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan pariwisata berbasis ekologi. Pemberdayaan UMKM juga sangat penting untuk menciptakan ekonomi berbasis masyarakat,” kata Mukhlis.
Untuk keluar dari status sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, Mukhlis menyarankan agar Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola anggaran. Langkah-langkah ini akan memberikan peluang besar bagi Aceh untuk keluar dari keterbelakangan ekonomi.
“Korupsi dan inefisiensi pengelolaan anggaran harus diatasi. Tata kelola yang buruk menghambat pembangunan di berbagai level,” tegas Mukhlis.
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh pada 2024 masih mencapai 14,23 persen, atau sekitar 804.530 orang. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 14,45 persen, angka ini masih tinggi. Pada saat pascatsunami, tingkat kemiskinan Aceh sempat mencapai 28,69 persen, namun berkat program pemerintah, angka ini berhasil turun 50 persen dalam dua dekade terakhir.
Aceh kini menempati peringkat ke-10 provinsi termiskin di Indonesia, dengan garis kemiskinan per kapita sebesar Rp661.227 per bulan. Pemerintah Aceh diharapkan bisa mempercepat penurunan kemiskinan ini dengan kebijakan yang lebih terfokus pada penciptaan kemandirian ekonomi dan perbaikan tata kelola anggaran.
Meski perjalanan perekonomian Aceh masih panjang, ada harapan besar untuk masa depan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, khususnya di sektor energi, pariwisata, dan kelautan, Aceh memiliki peluang untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan menjadi provinsi yang lebih maju. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan harapan tersebut.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
