Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) Desak Penggantian Kepala Disdikbud Kalbar

  • Bagikan
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) saat unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu (19/2/2025). SUARAINDO.ID/SK

Suaraindo.id – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat segera diganti. Desakan ini muncul akibat berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang dinilai tidak kunjung terselesaikan, terutama terkait dengan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Ketua Umum KMKS, Dimas Yosa Ananda, dalam orasinya saat unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu (19/2/2025), menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kepala Disdikbud Kalbar. Ia menilai instansi tersebut gagal dalam mengawasi program pendidikan yang berjalan, terutama dalam memastikan dana PIP tersalurkan dengan baik kepada siswa penerima manfaat.

“Kami sangat kecewa dengan kinerja Disdikbud Kalbar yang tidak efektif dalam menjalankan program pendidikan, terutama dalam mengawasi penyaluran dana PIP kepada siswa yang berhak menerima. Kami mendesak adanya perubahan kepemimpinan agar ada perbaikan nyata dalam sektor pendidikan Kalimantan Barat,” tegas Dimas dalam orasinya.

Dimas juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari siswa mengenai dugaan pemotongan dana PIP hingga 50%. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi menyeluruh dalam pengelolaan pendidikan di Kalimantan Barat.

Selain itu, KMKS menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran PIP yang berdampak pada hak siswa penerima bantuan. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sambas Peduli Pendidikan juga berencana mengajukan petisi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Disdikbud Kalbar beserta jajarannya selama periode kepemimpinan saat ini.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disdikbud Kalbar belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Namun, mahasiswa berharap DPRD Provinsi Kalbar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini demi kemajuan pendidikan di Kalimantan Barat.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan