SuaraIndo.id — Pemerintah Kota Palembang menerima audiensi dari Sentra Budi Perkasa Palembang, UPTD Kementerian Sosial RI, dalam rangka pembahasan rencana pembentukan Sekolah Rakyat di Kota Palembang.
Pertemuan berlangsung di ruang audiensi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang pada Rabu (7/5/2025).
Sekda Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif tersebut.
Rencana pendirian Sekolah Rakyat ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan “Palembang Cerdas” dan “Palembang Peduli”.
“Alhamdulillah, tadi kami menerima kunjungan dari Kepala Sentra Budi Perkasa. Beliau menyampaikan rencana untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Palembang, sesuai arahan Presiden.
Kami sangat mendukung dan akan menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
Sementara pembangunan, termasuk asrama dan fasilitas lainnya, akan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial,” ujar Aprizal.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat akan memberikan dampak besar, terutama bagi masyarakat rentan yang selama ini kurang mendapat akses pendidikan yang layak.
Sekolah ini akan menggunakan kurikulum pendidikan formal namun berbasis asrama, di mana seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh pemerintah.
Terkait lokasi, Aprizal menyebutkan bahwa pihaknya sedang dalam tahap pencarian lahan yang sesuai, dengan target penentuan lokasi dalam minggu ini.
Sekolah Rakyat direncanakan untuk jenjang SD dan SMP, mengingat kewenangan pendidikan SMA berada di bawah pemerintah provinsi.
“Kalau memungkinkan, kami targetkan area seluas sekitar 2–3 hektare, cukup untuk menampung beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Palembang juga menjajaki kerja sama dengan Yonif Raider 200 dalam konteks pendidikan karakter dan bela negara.
Hal ini sesuai arahan Wali Kota agar pembinaan bagi anak-anak tidak bersifat hukuman, tetapi lebih pada pembelajaran dan pembentukan karakter religius serta cinta tanah air.
“Kami akan menggelar rapat bersama seluruh stakeholder terkait dari Dinas Sosial, Komnas HAM, Kemenkumham, hingga lembaga pendidikan dan budaya untuk merumuskan materi, metode, serta mekanisme pembelajaran di Sekolah Rakyat.
Targetnya, dalam dua minggu ke depan semuanya sudah mulai terstruktur,” tutup Aprizal.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi solusi pendidikan alternatif yang menjangkau anak-anak kurang beruntung dan membantu membentuk generasi muda yang lebih baik di Kota Palembang.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
