Gubernur Norsan Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Tingkatkan IPM Kalbar

  • Bagikan
Gubernur Kalbar Ria Norsan

Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Ajakan ini ia sampaikan usai melantik Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2025–2030 di Pendopo Gubernur, belum lama ini.

Gubernur menegaskan bahwa peningkatan IPM tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah daerah. Peran masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta berbagai lembaga pendidikan menjadi faktor penentu dalam mendorong kualitas sumber daya manusia. “Peningkatan IPM adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Norsan menyebut pendidikan sebagai pilar utama pembentuk kualitas manusia. Ia menilai Dewan Pendidikan memiliki peran vital sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan objektif, mengawal kebijakan, dan memastikan program pendidikan berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan data terbaru 2025, IPM Kalbar naik dari 72,01 menjadi 72,09 atau meningkat 0,08 poin. Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah IPM Nasional yang mencapai 75,90. Karena itu, Norsan menyatakan perlunya langkah-langkah konkret dan terukur agar peningkatan IPM dapat dikejar lebih cepat. “Saya berharap Dewan Pendidikan menjadi katalisator transformasi pendidikan,” ujarnya.

Acara pelantikan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan hibah pendidikan, pemberian beasiswa non-akademik bagi putra-putri berprestasi, serta penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan perguruan tinggi se-Kalimantan Barat.

Gubernur mengapresiasi peran perguruan tinggi yang selama ini turut memperkuat mutu sumber daya manusia, memperkaya penelitian, dan mendorong inovasi daerah. “Sinergi yang kita bangun hari ini tidak boleh berhenti pada seremoni. Harus diwujudkan dalam aksi nyata dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

  • Bagikan